Jaksa Agung Venezuela pada Senin (5/8) mengumumkan penyelidikan kriminal terhadap kandidat presiden dari kubu oposisi Edmundo González, dan pemimpinnya Maria Corina Machado, terkait seruan mereka kepada angkatan bersenjata untuk membatalkan dukungan mereka kepada Presiden Nicolás Maduro dan berhenti menindas para demonstran.
Pernyataan Jaksa Agung Tarek William Saab mengaitkan penyelidikan tersebut secara langsung dengan seruan tertulis, yang dikirim oleh kedua anggota oposisi beberapa jam sebelumnya, tentang Maduro dan para demonstran yang telah melakukan kekerasan untuk mempertahankan suara mereka dalam pemilihan pada 28 Juli lalu.
Saab, dalam sebuah pengumuman tertulis yang diposting di situs media sosial X, mengatakan bahwa keduanya "secara keliru mengumumkan pemenang pemilihan presiden selain yang diumumkan oleh Dewan Pemilihan Nasional, satu-satunya badan yang memenuhi syarat untuk melakukannya" dan mereka secara terbuka menghasut "pejabat polisi dan militer untuk tidak mematuhi hukum."
Permohonan tertulis Gonzalez dan Machado menunjukkan adanya dugaan melakukan berbagai kejahatan termasuk perampasan fungsi, penyebaran informasi palsu untuk menimbulkan rasa takut dan persekongkolan, kata Saab.
Angkatan bersenjata secara tradisional merupakan penengah dalam perselisihan politik di Venezuela. Namun, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda akan meninggalkan Maduro, bahkan dalam menghadapi bukti kredibel yang disajikan oleh oposisi, bahwa mereka mengalahkan sosialis yang memproklamirkan diri sebagai presiden itu dalam pemilu dengan selisih lebih dari 2 banding 1.
González dan Machado meminta para anggota pasukan keamanan untuk memikirkan kembali kesetiaan mereka kepada Maduro.
Pihak berwenang telah menyatakan Maduro sebagai pemenang dalam pemilihan hari Minggu (28/7), tetapi belum memberikan hasil penghitungan suara untuk membuktikan bahwa ia menang. Pihak oposisi mengklaim telah mengumpulkan 80% lebih data dari 30.000 tempat pemungutan suara di seluruh negeri yang menunjukkan bahwa mereka lah yang menang.
Maduro mengumumkan pada hari Sabtu (3/8) bahwa pemerintah telah menangkap 2.000 penentangnya dan pada sebuah rapat umum di Caracas, ia berjanji akan menahan lebih banyak orang dan mengirim mereka ke penjara. Pemberontakan pascapemilu juga telah menyebabkan sedikitnya 11 orang tewas, menurut Foro Penal, sebuah kelompok hak asasi manusia yang berbasis di Caracas. [th/ka]
Forum