JAKARTA —
Setelah mengalami stagnasi sejak 2012, kasus terkait PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) mencuat kembali saat pemerintah mengatakan bahwa sisa saham NNT sebesar 7 persen diharapkan dibeli oleh pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan di Jakarta, Senin malam (10/6), bahwa pembelian sisa saham Newmont oleh pemerintah daerah dapat meningkatkan perekonomian di provinsi Nusa Tenggara Barat.
Sesuai kontrak karya, Newmont diwajibkan menjual 31 persen sahamnya kepada pemerintah Indonesia dan ditargetkan selesai pada 2010. Penjualan tahap awal sebesar 24 persen saham dibeli pemerintah daerah senilai US$1,17 miliar, namun sisanya sebesar 7 persen hingga saat ini masih bermasalah.
Hal tersebut karena pemerintah pusat ingin menguasai sisa saham Newmont sementara Dewan Perwakilan Rakyat melarang dengan alasan akan menganggu anggaran negara jika digunakan untuk membeli saham Newmont dan pemerintah daerah NTB lebih berhak memiliki sisa saham tersebut.
Padahal hasil negosiasi antara pemerintah pusat dan Newmont telah menyepakati harga 7 persen saham senilai $246,8 juta.
“Kalau saya, Newmont itu ada di depan matanya Pemda. Nanti kalau daerah itu merasa tidak diperhatikan, jadi repot. Pemerintah itu bukan cuma pemerintah pusat, juga ada pemerintah daerah, jangan apa-apa pusat, apa-apa pusat. Jadikan itu pusat pertumbuhan baru,” ujar Hatta.
Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo hingga dilantik menjadi Gubernur Bank Indonesia pada 24 Mei lalu tetap berupaya agar pemerintah pusat menguasai 7 persen saham Newmont. Upaya tersebut diambil karena pemerintah pusat kecewa terhadap Pemda NTB yang sudah diberi kesempatan menguasai 24 persen saham namun dijual ke perusahaan tambang milik pengusaha dan politisi Aburizal Bakrie.
Sementara, Wakil Ketua Komisi XI DPR, komisi yang membidangi masalah ekonomi, Harry Azhar Azis menilai sisa saham Newmont tersebut sebaiknya dibeli Pemda NTB, namun dibawah pengawasan pemerintah pusat agar saham tidak dijual ke pihak lain.
“Kalau mereka macam-macam kan kita punya mekanisme juga kontrol, ada BPK, ada mekanisme APBN. Janganlah kita perbesar ketidakpercayaan itu, pemerintah daerah itu harus kita dukung dan kita perkuat dong,” ujarnya.
Sebelumnya, kepada VOA di Jakarta, Gubernur Nusa Tenggara Barat Zainul Majdi mengklaim bahwa masyarakat NTB ingin 7 persen saham Newmont dimiliki pemda NTB.
“Saya hanya bisa katakan tidak ada seorang pun di NTB yang bisa menerima apabila mengambil 7 persen saham itu begitu saja,” ujarnya.
Pengamat otonomi daerah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menilai, meski daerah berhak memiliki aset sebuah perusahaan yang beroperasi disekitar daerahnya, sebaiknya pengelolaan anggarannya tetap bekerja sama dengan pemerintah pusat.
“Semua daerah yang memiliki sumber daya alam ingin daerah ini mendapatkan presentasi lebih dari apa yang sudah digariskan di Undang-Undang No. 33/2004 mengenai Perimbangan Keuangan Pusat Daerah. Hanya masalahnya bagaimana mengatur kembali uang-uang yang sudah masuk dari daerah-daerah ini,” ujarnya.
Setelah DPR melarang pembelian 7 persen saham Newmont menggunakan anggaran negara, pemerintah pusat tetap berupaya membelinya melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP), yaitu badan layanan umum yang dibentuk pemerintah pada 2006.
PIP bertugas sebagai lembaga investasi yang bisa menanam investasi disektor apapun baik sektor riil mapun pasar modal sehingga biaya operasional serta pembelian saham berbagai perusahaan termasuk saham Newmont berasal dari keuntungan berinvestasi dan bukan dari anggaran negara.
Rencananya dengan kepemilikan 7 persen saham, pemerintah pusat akan menempatkan seorang komisaris dalam perusahaan Newmont.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan di Jakarta, Senin malam (10/6), bahwa pembelian sisa saham Newmont oleh pemerintah daerah dapat meningkatkan perekonomian di provinsi Nusa Tenggara Barat.
Sesuai kontrak karya, Newmont diwajibkan menjual 31 persen sahamnya kepada pemerintah Indonesia dan ditargetkan selesai pada 2010. Penjualan tahap awal sebesar 24 persen saham dibeli pemerintah daerah senilai US$1,17 miliar, namun sisanya sebesar 7 persen hingga saat ini masih bermasalah.
Hal tersebut karena pemerintah pusat ingin menguasai sisa saham Newmont sementara Dewan Perwakilan Rakyat melarang dengan alasan akan menganggu anggaran negara jika digunakan untuk membeli saham Newmont dan pemerintah daerah NTB lebih berhak memiliki sisa saham tersebut.
Padahal hasil negosiasi antara pemerintah pusat dan Newmont telah menyepakati harga 7 persen saham senilai $246,8 juta.
“Kalau saya, Newmont itu ada di depan matanya Pemda. Nanti kalau daerah itu merasa tidak diperhatikan, jadi repot. Pemerintah itu bukan cuma pemerintah pusat, juga ada pemerintah daerah, jangan apa-apa pusat, apa-apa pusat. Jadikan itu pusat pertumbuhan baru,” ujar Hatta.
Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo hingga dilantik menjadi Gubernur Bank Indonesia pada 24 Mei lalu tetap berupaya agar pemerintah pusat menguasai 7 persen saham Newmont. Upaya tersebut diambil karena pemerintah pusat kecewa terhadap Pemda NTB yang sudah diberi kesempatan menguasai 24 persen saham namun dijual ke perusahaan tambang milik pengusaha dan politisi Aburizal Bakrie.
Sementara, Wakil Ketua Komisi XI DPR, komisi yang membidangi masalah ekonomi, Harry Azhar Azis menilai sisa saham Newmont tersebut sebaiknya dibeli Pemda NTB, namun dibawah pengawasan pemerintah pusat agar saham tidak dijual ke pihak lain.
“Kalau mereka macam-macam kan kita punya mekanisme juga kontrol, ada BPK, ada mekanisme APBN. Janganlah kita perbesar ketidakpercayaan itu, pemerintah daerah itu harus kita dukung dan kita perkuat dong,” ujarnya.
Sebelumnya, kepada VOA di Jakarta, Gubernur Nusa Tenggara Barat Zainul Majdi mengklaim bahwa masyarakat NTB ingin 7 persen saham Newmont dimiliki pemda NTB.
“Saya hanya bisa katakan tidak ada seorang pun di NTB yang bisa menerima apabila mengambil 7 persen saham itu begitu saja,” ujarnya.
Pengamat otonomi daerah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menilai, meski daerah berhak memiliki aset sebuah perusahaan yang beroperasi disekitar daerahnya, sebaiknya pengelolaan anggarannya tetap bekerja sama dengan pemerintah pusat.
“Semua daerah yang memiliki sumber daya alam ingin daerah ini mendapatkan presentasi lebih dari apa yang sudah digariskan di Undang-Undang No. 33/2004 mengenai Perimbangan Keuangan Pusat Daerah. Hanya masalahnya bagaimana mengatur kembali uang-uang yang sudah masuk dari daerah-daerah ini,” ujarnya.
Setelah DPR melarang pembelian 7 persen saham Newmont menggunakan anggaran negara, pemerintah pusat tetap berupaya membelinya melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP), yaitu badan layanan umum yang dibentuk pemerintah pada 2006.
PIP bertugas sebagai lembaga investasi yang bisa menanam investasi disektor apapun baik sektor riil mapun pasar modal sehingga biaya operasional serta pembelian saham berbagai perusahaan termasuk saham Newmont berasal dari keuntungan berinvestasi dan bukan dari anggaran negara.
Rencananya dengan kepemilikan 7 persen saham, pemerintah pusat akan menempatkan seorang komisaris dalam perusahaan Newmont.
