Iran, Selasa (11/5), secara resmi membuka pendaftaran bagi calon potensial dalam pemilihan presiden bulan Juni di negara itu.
Persaingan itu dimulai sementara ketidakpastian membayangi kesepakatan nuklir Teheran yang compang-camping dengan kekuatan dunia dan ketegangan Iran dengan Barat tetap tinggi.
Presiden Hassan Rouhani tidak dapat mencalonkan diri lagi karena pembatasan masa jabatan, namun dengan jajak pendapat untuk pemilihan yang tinggal sebulan lagi, tidak ada favorit yang muncul di antara orang-orang yang dikabarkan akan mencalonkan diri.
Minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara juga diperkirakan rendah karena berbagai sanksi ekonomi yang dihadapi negara itu dan pandemi virus corona.
Namun demikian, banyak yang beranggapan bahwa kelompok garis keras negara itu berusaha kembali bangkit, bahkan sewaktu AS di bawah Presiden Joe Biden berusaha menemukan cara untuk memasuki kembali kesepakatan nuklir dengan Iran.
Siapa pun yang memenangkan pemungutan suara 18 Juni mendatang akan mengambil alih posisi Rouhani, seorang tokoh yang relatif moderat di Republik Islam itu yang dua masa jabatan empat tahunnya dimulai dengan Iran mencapai kesepakatan nuklir. Masa jabatannya sekarang hampir berakhir sementara kesepakatan nuklirnya dengan negara-negara berpengaruh berantakan setelah AS secara sepihak menyatakan mundur di bawah Presiden Donald Trump pada 2018.
Di Iran, kandidat-kandidat yang akan bersaing berada pada spektrum politik yang secara luas mencakup garis keras yang ingin memperluas program nuklir Iran dan menghadapi dunia; moderat yang memegang status quo; dan reformis yang ingin mengubah teokrasi dari dalam.
Mereka yang menyerukan perubahan radikal menemukan diri mereka diblokir, bahkan untuk mencalonkan diri, oleh Dewan Pengawas, sebuah panel beranggotakan 12 orang yang menyeleksi kandidat di bawah pengawasan Pemimpin Agung Ayatullah Ali Khamenei. [ab/uh]
