Parlemen Irak yang terpecah selangkah lebih dekat untuk menyelesaikan kebuntuan politik yang lama berlangsung di negara itu dengan menyetujui seorang anggota legislatif Sunni sebagai ketuanya.
Salim al-Jubouri anggota legislatif dari Diyala hari Selasa (15/7) memenangkan posisi itu tapi belum jelas apakah hal itu bagian dari kesepakatan yang lebih besar untuk menyelesaikan siapa yang akan menjadi presiden dan perdana menteri negara itu.
Berdasarkan perjanjian tidak resmi sejak invasi militer Amerika menumbangkan diktator Saddam Hussein tahun 2003, kursi ketua parlemen dipegang oleh seorang Muslim Sunni, Presiden oleh seorang Kurdi dan posisi perdana menteri oleh Shiah.
Dengan terpilihnya Jubouri parlemen Irak kini punya waktu 30 hari untuk memilih seorang presiden yang kemudian punya waktu 15 hari untuk meminta fraksi terbesar di parlemen untuk memilih seorang perdana menteri dan membentuk sebuah pemerintahan.
Menteri luar negeri Amerika John Kerry menyambut baik terpilihnya ketua parlemen baru itu dan menyebutnya “langkah pertama dalam proses penting pembentukan sebuah pemerintahan yang mempertimbangkan, hak-hak, aspirasi dan keabsahan yang menjadi perhatian seluruh masyarakat Irak.
