Perdana Menteri Inggris Theresa May dan 27 pemimpin negara anggota Uni Eropa hanya memerlukan waktu 40 menit untuk mencapai persetujuan tentang keluarnya Inggris dari Uni Eropa di Brussels, hari Minggu (25/11).
Tapi walaupun begitu, gejolak hebat di Inggris tentang hal itu masih jauh dari selesai.
Ketika perjanjian yang panjangnya 585 halaman itu ditandatangani di Brussels, lawan-lawan perdana menteri May di London segera berkomplot untuk menyusun strategi guna mengalahkannya.
Kemungkinan besar perdana menteri Theresa May tidak akan mendapat cukup dukungan dalam sidang Majelis Rendah yang akan diadakan bulan depan. Itu juga tampak jelas dari pendapat para pejabat Komisi Eropa hari Minggu yang mendukung keluarnya Inggris dari Uni Eropa setelah menjadi anggota selama 44 tahun.
Ketua Komisi Eropa Jean-Claude Juncker memperingatkan, Inggris tidak bisa mengharapkan perjanjian yang lebih baik apabila Majelis Rendah menolaknya. “Kini tiba saatnya semua orang menjelaskan sikap dan tanggung-jawab masing-masing,” kata Juncker.
“Inilah perjanjian terbaik yang bisa dicapai dan Uni Eropa tidak akan mengubah sikap ini; karena itu saya berharap parlemen Inggris akan mengesahkan perjanjian ini,” tambahnya.
Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mendesak anggota parlemen Inggris untuk mendukung perjanjian itu, karena Uni Eropa tidak akan bisa memberikan perjanjian yang lebih baik dari itu. Menurut Mark Rutte, Perdana menteri Inggris Theresa May telah berjuang sangat keras untuk mencapai perjanjian tadi.
Kelompok yang menghendaki Inggris tetap berada dalam Uni Eropa dan kelompok lawannya memperingatkan bahwa Theresa May tidak akan punya cukup dukungan dalam parlemen, dan sekitar 100 anggota dari partai konservatif pimpinan May dilaporkan juga akan menolak RUU itu.
Perjanjian yang dicapai dengan Uni Eropa tadi mensyaratkan Inggris tetap berada dalam kelompok pabean Uni Eropa dan beroperasi dalam pasar tunggal Eropa tanpa bisa mengubah atau mempengaruhi peraturan-peraturannya. Ini harus dilakukan selama masa transisi 21 bulan setelah tanggal 29 Maret, ketika Inggris secara resmi keluar dari Uni Eropa.
Perjanjian itu juga akan memungkinkan “masa perpanjangan satu sampai dua tahun, apabila perundingan tentang hubungan masa depan” dengan Uni Eropa tidak bisa diselesaikan menjelang tahun 2020. (ii)
