Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan pada Selasa (25/9) bahwa Indonesia sedang menyebarkan rancangan pedoman perilaku untuk Laut Cina Selatan, dengan harapan ada kemajuan sebelum pertemuan regional pada November nanti.
Marty telah berusaha mengatasi perbedaan di antara negara-negara anggota ASEAN, mengenai pengelolaan konflik teritorial maritim yang membuat Tiongkok beradu melawan beberapa negara tetangga di mana jalur lautnya krusial dalam perdagangan dunia, merupakan daerah perikanan yang kaya dan mengandung potensi cadangan gas alam dan minyak yang besar.
Ia mengatakan bahwa situasi di wilayah ini, juga diguncang oleh perebutan kepemilikan kepulauan antara Tiongkok dan Jepang, sangat menyulitkan, namun negara-negara termasuk Tiongkok mengakui bahwa mereka akan kehilangan banyak hal karena konflik tersebut.
“Ada kesadaran bahwa negara-negara di wilayah ini telah semakin makmur dan maju karena kondisi yang stabil dan aman,” ujar Marty pada kantor berita Associated Press di sela-sela pertemuan tahunan Majelis Umum PBB.
“[Konflik] ini bukan sesuatu yang main-main. Ini bisa menjadi kotak Pandora.”
Tiongkok mengklaim sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan. Pada Juli lalu, negara tersebut memperkeruh perseteruan dengan Filipina dan Vietnam mengenai siapa yang memiliki wilayah tersebut dengan mendirikan garnisun militer, yang diklaim oleh Beijing akan mengelola wilayah yang laut yang luas tersebut dan pulau-pulau kecil yang tersebar di sana.
Tiongkok ingin menyelesaikan klaim-klaim dengan masing-masing negara dibandingkan dengan mekanisme multilateral yang akan membuat negara-negara anggota yang lebih kecil memiliki kekuasaan lebih besar dalam negosiasi.
Marty, yang bertemu dengan menteri luar negeri Tiongkok pada Selasa, mengatakan ada beberapa penyesuaian dalam posisi Tiongkok.
Ia mengatakan bahwa Tiongkok menyadari “seperti yang lainnya” kebutuhan akan kemajuan diplomatik, termasuk pemberlakuan deklarasi pedoman perilaku – perjanjian tidak mengikat yang ditandatangani Tiongkok dan para anggota ASEAN pada 2002. Pedoman penyelesaian konflik kedaulatan Laut Cina Selatan itu ditujukan sebagai mekanisme untuk mengimplementasikan deklarasi tersebut.
“Apa yang kita cari sekarang adalah aturan dasar untuk Laut Cina Selatan,” ujar Marty.
“Sehingga negara-negara bersikap seperti yang diharapkan dalam menjaga stabilitas.”
Dalam pidatonya di Majelis Umum pada Selasa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa konflik-konflik ini telah menggerogoti situasi dan ASEAN terlibat dalam “negosiasi yang sungguh-sungguh” untuk membuat pedoman perilaku yang mengikat secara hukum.
Marty mengatakan “kami telah mulai menguji” rancangan pedoman tersebut dalam konsultasi dengan pemerintahan negara-negara Asia Tenggara minggu ini di New York, dengan harapan ada kemajuan sebelum para pemimpin negara Asia Timur bertemu November nanti di Kamboja.
Ia mengatakan bahwa hal itu diperlukan supaya konflik-konflik tersebut tidak menjadi “di luar kendali.” (AP/Matthew Pennington)
Marty telah berusaha mengatasi perbedaan di antara negara-negara anggota ASEAN, mengenai pengelolaan konflik teritorial maritim yang membuat Tiongkok beradu melawan beberapa negara tetangga di mana jalur lautnya krusial dalam perdagangan dunia, merupakan daerah perikanan yang kaya dan mengandung potensi cadangan gas alam dan minyak yang besar.
Ia mengatakan bahwa situasi di wilayah ini, juga diguncang oleh perebutan kepemilikan kepulauan antara Tiongkok dan Jepang, sangat menyulitkan, namun negara-negara termasuk Tiongkok mengakui bahwa mereka akan kehilangan banyak hal karena konflik tersebut.
“Ada kesadaran bahwa negara-negara di wilayah ini telah semakin makmur dan maju karena kondisi yang stabil dan aman,” ujar Marty pada kantor berita Associated Press di sela-sela pertemuan tahunan Majelis Umum PBB.
“[Konflik] ini bukan sesuatu yang main-main. Ini bisa menjadi kotak Pandora.”
Tiongkok mengklaim sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan. Pada Juli lalu, negara tersebut memperkeruh perseteruan dengan Filipina dan Vietnam mengenai siapa yang memiliki wilayah tersebut dengan mendirikan garnisun militer, yang diklaim oleh Beijing akan mengelola wilayah yang laut yang luas tersebut dan pulau-pulau kecil yang tersebar di sana.
Tiongkok ingin menyelesaikan klaim-klaim dengan masing-masing negara dibandingkan dengan mekanisme multilateral yang akan membuat negara-negara anggota yang lebih kecil memiliki kekuasaan lebih besar dalam negosiasi.
Marty, yang bertemu dengan menteri luar negeri Tiongkok pada Selasa, mengatakan ada beberapa penyesuaian dalam posisi Tiongkok.
Ia mengatakan bahwa Tiongkok menyadari “seperti yang lainnya” kebutuhan akan kemajuan diplomatik, termasuk pemberlakuan deklarasi pedoman perilaku – perjanjian tidak mengikat yang ditandatangani Tiongkok dan para anggota ASEAN pada 2002. Pedoman penyelesaian konflik kedaulatan Laut Cina Selatan itu ditujukan sebagai mekanisme untuk mengimplementasikan deklarasi tersebut.
“Apa yang kita cari sekarang adalah aturan dasar untuk Laut Cina Selatan,” ujar Marty.
“Sehingga negara-negara bersikap seperti yang diharapkan dalam menjaga stabilitas.”
Dalam pidatonya di Majelis Umum pada Selasa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa konflik-konflik ini telah menggerogoti situasi dan ASEAN terlibat dalam “negosiasi yang sungguh-sungguh” untuk membuat pedoman perilaku yang mengikat secara hukum.
Marty mengatakan “kami telah mulai menguji” rancangan pedoman tersebut dalam konsultasi dengan pemerintahan negara-negara Asia Tenggara minggu ini di New York, dengan harapan ada kemajuan sebelum para pemimpin negara Asia Timur bertemu November nanti di Kamboja.
Ia mengatakan bahwa hal itu diperlukan supaya konflik-konflik tersebut tidak menjadi “di luar kendali.” (AP/Matthew Pennington)
