JAKARTA —
Menteri Agama RI, Surya Dharma Ali di Jakarta, Jum’at (14/6) mengatakan akan bertemu Menteri Haji Arab Saudi untuk membicarakan masalah keputusan pemerintah Arab Saudi mengurangi kuota jamaah haji Indonesia tahun ini.
Meskipun pemerintah Arab Saudi memberlakukan kebijakan yang sama terhadap negara-negara lain, menurut Menteri Agama Surya Dharma Ali, pemerintah RI merasa berkeberatan karena pengurangannya signifikan.
Pemerintah Arab Saudi tahun ini mengurangi kuota jamaah haji Indonesia sebesar 20 persen atau sekitar 42.200 orang. Sebelumnya kuota yang ditentukan pemerintah Arab Saudi untuk jamaah haji Indonesia sebesar 211 ribu orang, dan dengan pengurangan tersebut pemerintah hanya dapat memberangkatkan sebanyak 168.800 orang.
“Bapak Presiden akan menyampaikan surat kepada Abdul Ruaf bin Abdul Aziz Al Saud, (yang) meminta agar pemotongan 20 persen untuk jamaah haji Indonesia tidak dilakukan. Bapak presiden akan menyampaikan itu dan akan mengutus langsung menteri agama sebagai utusan presiden,” jelas Menteri Agama, Surya Dharma Ali.
Sementara itu, Ketua Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji atau HIMPUH, Baluki Ahmad berpendapat pemerintah juga harus melobi beberapa menteri lain terkait kegiatan haji di Arab Saudi agar permohonan yang diajukan mendapat perhatian khusus pemerintah Arab Saudi.
“Kalau lihat jadwalnya, saya melihat bahwa pak menteri akan diterima oleh menteri dalam negeri. Karena haji itu di sana 'ditanggungjawabi' bukan oleh menteri haji. Itu majelis A’la, majelis tertinggi (yang) berada di kementerian dalam negeri,” ungkap Baluki Ahmad.
Menurut pemilik biro perjalanan umrah dan haji khusus Arafah Mabrur, Medy Zalfitri Latief, pemerintah sudah melakukan pertemuan dengan para penanggungjawab biro perjalanan yang menangani masalah haji membicarakan pengurangan kuota jamaah haji Indonesia tahun ini. Ia juga terkejut dengan keputusan pemerintah Arab Suadi tersebut.
Ia berharap pemerintah segera merespon keputusan pemerintah Arab Saudi dan apapun hasilnya segera disosialisasikan kepada para calon jamaah haji yang sebelumnya optimistis berangkat ke tanah suci tahun ini.
“Satu, karena renovasi Masjidil Haram (perluasan), kedua adanya penyakit semacam flu burung. Kalau flu burung 'kan dari binatang ke manusia, sekarang ada dari manusia ke manusia, itu karena berkumpulnya orang banyak," jelas Medy Zalfitri Latief. "Yang ketiga masalah pemondokan yang berkurang, karena banyak hotel yang dibongkar-bongkar. Padahal dua minggu lalu justru pak dirjen ngomong Insya Allah kita akan dapat tambahan 17 ribu, 11 ribu untuk haji plus, 6 ribu untuk haji regular. 'Kan pak menteri waktu itu dua minggu, tiga minggu kesana sama pak dirjen. Pak menteri pulang, ditinggalin pak dirjen ‘tolong ini diurus lobi -lobinya harus betul-betul matang'. Nggak taunya kebalikan, 42 ribu justru dikurangi,” tambahnya.
Terkait pengurangan kuota jamaah haji Indonesia oleh pemerintah Arab Saudi, Kementerian Agama RI menghimbau kepada calon jamaah haji yang sudah memenuhi seluruh kewajiban administrasi dan mendapatkan porsi haji tahun ini untuk bersabar menunggu kebijakan selanjutnya setelah kedua pemerintahanan bertemu.
Selain itu Kementerian Agama menjamin jika pada akhirnya sejumlah jamaah haji yang terkena dampak dan pemberangkatannya ditunda tahun depan, tidak akan dikenakan biaya tambahan sendainya biaya penyelanggaraan ibadah haji atau BPIH tahun depan naik.
Meskipun pemerintah Arab Saudi memberlakukan kebijakan yang sama terhadap negara-negara lain, menurut Menteri Agama Surya Dharma Ali, pemerintah RI merasa berkeberatan karena pengurangannya signifikan.
Pemerintah Arab Saudi tahun ini mengurangi kuota jamaah haji Indonesia sebesar 20 persen atau sekitar 42.200 orang. Sebelumnya kuota yang ditentukan pemerintah Arab Saudi untuk jamaah haji Indonesia sebesar 211 ribu orang, dan dengan pengurangan tersebut pemerintah hanya dapat memberangkatkan sebanyak 168.800 orang.
“Bapak Presiden akan menyampaikan surat kepada Abdul Ruaf bin Abdul Aziz Al Saud, (yang) meminta agar pemotongan 20 persen untuk jamaah haji Indonesia tidak dilakukan. Bapak presiden akan menyampaikan itu dan akan mengutus langsung menteri agama sebagai utusan presiden,” jelas Menteri Agama, Surya Dharma Ali.
Sementara itu, Ketua Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji atau HIMPUH, Baluki Ahmad berpendapat pemerintah juga harus melobi beberapa menteri lain terkait kegiatan haji di Arab Saudi agar permohonan yang diajukan mendapat perhatian khusus pemerintah Arab Saudi.
“Kalau lihat jadwalnya, saya melihat bahwa pak menteri akan diterima oleh menteri dalam negeri. Karena haji itu di sana 'ditanggungjawabi' bukan oleh menteri haji. Itu majelis A’la, majelis tertinggi (yang) berada di kementerian dalam negeri,” ungkap Baluki Ahmad.
Menurut pemilik biro perjalanan umrah dan haji khusus Arafah Mabrur, Medy Zalfitri Latief, pemerintah sudah melakukan pertemuan dengan para penanggungjawab biro perjalanan yang menangani masalah haji membicarakan pengurangan kuota jamaah haji Indonesia tahun ini. Ia juga terkejut dengan keputusan pemerintah Arab Suadi tersebut.
Ia berharap pemerintah segera merespon keputusan pemerintah Arab Saudi dan apapun hasilnya segera disosialisasikan kepada para calon jamaah haji yang sebelumnya optimistis berangkat ke tanah suci tahun ini.
“Satu, karena renovasi Masjidil Haram (perluasan), kedua adanya penyakit semacam flu burung. Kalau flu burung 'kan dari binatang ke manusia, sekarang ada dari manusia ke manusia, itu karena berkumpulnya orang banyak," jelas Medy Zalfitri Latief. "Yang ketiga masalah pemondokan yang berkurang, karena banyak hotel yang dibongkar-bongkar. Padahal dua minggu lalu justru pak dirjen ngomong Insya Allah kita akan dapat tambahan 17 ribu, 11 ribu untuk haji plus, 6 ribu untuk haji regular. 'Kan pak menteri waktu itu dua minggu, tiga minggu kesana sama pak dirjen. Pak menteri pulang, ditinggalin pak dirjen ‘tolong ini diurus lobi -lobinya harus betul-betul matang'. Nggak taunya kebalikan, 42 ribu justru dikurangi,” tambahnya.
Terkait pengurangan kuota jamaah haji Indonesia oleh pemerintah Arab Saudi, Kementerian Agama RI menghimbau kepada calon jamaah haji yang sudah memenuhi seluruh kewajiban administrasi dan mendapatkan porsi haji tahun ini untuk bersabar menunggu kebijakan selanjutnya setelah kedua pemerintahanan bertemu.
Selain itu Kementerian Agama menjamin jika pada akhirnya sejumlah jamaah haji yang terkena dampak dan pemberangkatannya ditunda tahun depan, tidak akan dikenakan biaya tambahan sendainya biaya penyelanggaraan ibadah haji atau BPIH tahun depan naik.
