Ketua Satgas COVID-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Erlina Burhan menyoroti cakupan vaksinasi penguat atau booster COVID-19 kesatu dan kedua yang masih rendah. Data Kementerian Kesehatan per 25 Januari 2023 menunjukkan, tingkat booster pertama baru mencapai 29,5 persen (69,2 juta dosis) sementara booster kedua 5,39 persen (1,2 juta dosis).
Padahal, katanya,pemerintah telah mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia per 30 Desember 2022. Memperhitungkan situasi itu, IDI merekomendasikan agar pemerintah dan masyarakat bersama-sama untuk meningkatkan cakupan booster satu dan dua supaya perlindungan masyarakat dari COVID-19 semakin kuat.
"Segala kebijakan itu harus dilakukan bersama-sama dan mengajak masyarakat untuk mencapai keberhasilan," ujar Erlina Burhan secara daring, Rabu (25/1/2023).
Erlina juga mengingatkan bahwa pekembangan kasus COVID-19 terkadang tidak terduga. Ia mencontohkan China dan Jepang yang kembali terdampak COVID-19 setelah melonggarkan kebijakan pembatasan sosial. Kata dia, di China sebanyak 60 ribu warga meninggal akibat COVID-19 karena pelonggaran. Sementara itu, Jepang menjadi negara dengan kasus terkonfirmasi COVID-19 terbanyak per harinya selama satu pekan pada akhir Desember 2022.
"Virusnya selalu berubah atau bermutasi yang menyebabkan lonjakan kasus di beberapa negara seperti China, Jepang, Brasil, Jerman, dan Korea Selatan," tambahnya.
Selain booster, Erlina juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan, termasuk ketika berinteraksi dengan pendatang dari negara dengan kasus yang tinggi.Juru bicara Kemenkes Syahril Mansyur mengatakan, pemerintah memutuskan untuk memulai program booster kedua meski cakupan booster pertama masih rendah karena berupaya mencegah terjadinya lonjakan kasus baru di tanah air.
"Tiket elektronik (e-ticket) vaksinasi booster kedua akan dikeluarkan bertahap kurang lebih 40 jutaan. Sudah mulai dikirim ke masyarakat," ujar Syahril Mansyur secara daring, Selasa (25/1/2023).
Pemerintah menargetkan 50 persen warga akan mendapatkan booster. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah untuk mempercepat pelaksanaan pemberian booster COVID-19.
Selain itu, kata Syahril, booster merupakan satu dari enam strategi yang disiapkan pemerintah sewaktu melakukan transisi dari pandemi menjadi endemi COVID-19. [sm/ab]
Forum