Hari Rabu (10/3) ditandai dengan diloloskannya RUU bantuan virus corona bernilai 1,9 triliun dolar, suatu prakarsa kebijakan penting Presiden AS Joe Biden pada separuh dari 100 hari pertamanya menjabat.
Biden dijadwalkan menyampaikan pidato pertamanya sebagai presiden hari Kamis (11/3). Ia akan menggunakan pidato tersebut untuk membahas paket bantuan itu serta dampaknya bagi keluarga Amerika dan membahas tentang tahun yang lewat di mana COVID-19 telah menewaskan lebih dari 529 ribu orang dan menjangkiti 29 juta orang di AS.
RUU bantuan itu disahkan di Senat dan DPR yang dikuasai Demokrat tanpa dukungan dari fraksi Republik.
Berbagai jajak pendapat masyarakat belakangan ini menunjukkan secara keseluruhan mayoritas mendukung paket itu, meskipun ada jauh lebih banyak dukungan di kalangan mereka yang mengaku anggota Demokrat dibandingkan dengan mereka yang mengaku anggota partai Republik.
Legislasi itu mencakup pemberian cek 1.400 dolar untuk jutaan keluarga, memperpanjang tunjangan pengangguran, dan miliaran dolar untuk membantu pemerintah negara bagian dan pemda setempat serta bisnis yang secara ekonomi terpukul oleh pandemi virus corona.
“Ada alasan nyata untuk berharap, folks,” kata Biden hari Rabu (10/3).
Biden berencana menandatangani legislasi itu hari Jumat. Para anggota pemerintahannya mulai berkampanye untuk mempromosikannya, dengan presiden melakukan perjalanan ke Pennsylvania, dan Wakil Presiden Kamala Harris ke California, Colorado dan Nevada pekan depan.
Para menteri kabinet juga akan terlibat.
Sasaran Biden untuk 100 hari pertamanya menjabat, antara lain target menyuntikkan 100 juta dosis vaksin COVID-19. Hingga Rabu (9/3), menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika (CDC), telah 95,7 juta dosis vaksin diberikan, dengan sekitar 10 persen populasi yang telah mendapatkan vaksinasi penuh.
Biden memenuhi komitmennya untuk terlibat kembali dengan masyarakat internasional dalam beberapa hal yang diputus oleh pemerintahan Presiden Donald Trump, termasuk bergabung kembali dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Perjanjian Iklim Paris.
Terkait janji lainnya yang berkenaan dengan iklim, Biden telah mencabut izin proyek jaringan pipa minyak Keystone XL, menghentikan kontrak sewa baru untuk penambangan minyak dan gas di tanah-tanah federal dan di lepas pantai, serta menghentikan pembangunan di Suaka Margasatwa Nasional Kutub Utara di Alaska.
Biden melontarkan janji mengenai sejumlah kebijakan imigrasi dan sejauh ini, ia telah menghentikan pembangunan tembok di perbatasan AS-Meksiko yang diperintahkan Trump dan mengakhiri pembatasan perjalanan era-Trump terhadap orang-orang dari sekelompok negara yang sebagian besar berpenduduk mayoritas Muslim. Biden menyatakan ia akan mengajukan RUU reformasi imigrasi yang komprehensif, yang ia ungkapkan bulan lalu. Mendukung program yang dimulai sewaktu ia menjadi wakil presiden Obama, Biden telah mengeluarkan perintah eksekutif untuk “melindungi dan memperkuat” proteksi terhadap kelompok imigran ilegal tertentu yang dibawa ke AS sewaktu mereka masih anak-anak.
Masih ada sejumlah rencana yang belum terealisasi dari agenda 100 harinya Biden.
Ia berjanji akan memberlakukan reformasi peradilan pidana, masalah yang mendapat sorotan baru sepanjang tahun lalu dengan terbunuhnya sejumlah warga kulit hitam oleh polisi dan protes massal setelahnya yang menyerukan diambilnya tindakan untuk itu. Biden berjanji akan mendirikan komisi pengawas polisi nasional dan menyiapkan strategi pengawasan komunitas.
Ia menetapkan untuk membatalkan pemangkasan pajak bisnis pada era Trump, menaikkannya dari 21 persen sekarang ini menjadi kembali 28 persen, sambil menaikkan pajak bagi kelompok orang terkaya Amerika dan tidak menaikkan pajak bagi mereka yang berpenghasilan kurang dari 400 ribu dolar per tahun.
Biden juga mengatakan ia akan mengarahkan menteri perumahan dan pembangunan perkotaan untuk memimpin satu satgas yang berfokus untuk membuat perumahan sebagai hak bagi semua orang. [uh/ab]
