Isu Iklim
Hampir Semua Negara Telat Penuhi Tenggat Target Iklim PBB
Hampir semua negara gagal memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan PBB untuk menyerahkan target baru pengurangan emisi karbon paling lambat 10 Februari. Negara-negara dengan perekonomian utama termasuk di antara yang tidak memenuhi target itu.
Dari hampir 200 negara yang diwajibkan oleh Perjanjian Paris untuk menyerahkan rencana mereka, hanya 10 yang melakukannya tepat waktu, menurut data PBB yang memantau pengajuan tersebut.
Sesuai perjanjian iklim, setiap negara diharapkan menetapkan target yang lebih ambisius untuk mengurangi emisi gas rumah kaca paling lambat 2035, lengkap dengan rencana detail untuk mencapainya.
Emisi global terus meningkat, padahal harus dikurangi hampir setengahnya sebelum akhir dekade ini agar pemanasan tetap pada level yang lebih aman sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Paris.
Kepala Iklim PBB, Simon Stiell, menyebut target iklim terbaru dari negara-negara tersebut sebagai "dokumen kebijakan terpenting abad ini."
Namun, hanya sedikit negara pencemar utama yang menyerahkan target yang ditingkatkan tepat waktu. China, India, dan Uni Eropa termasuk di antara nama-nama besar yang absen dalam daftar yang panjang.
Tidak ada penalti bagi negara yang terlambat menyerahkan target (Nationally Determined Contributions/NDC).
NDC tidak bersifat mengikat secara hukum, tetapi berfungsi sebagai tolok ukur akuntabilitas untuk memastikan negara-negara menangani perubahan iklim dengan serius dan berkontribusi sesuai porsi mereka untuk mencapai tujuan Perjanjian Paris. [ah/es]
See all News Updates of the Day
Menteri Kehutanan Bantah akan Tebang Puluhan Juta Hektare Lahan Hutan
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni membantah pemberitaan yang menyebutkan pihaknya akan menebang puluhan juta hektare lahan hutan untuk membangun kawasan cadangan pangan, air dan energi. Ia mengatakan, pemerintah justru berencana menanam kembali lahan hutan kritis.
“Waktu saya ngomong ada yang misquote. Saya mengatakan ada potensi 26,7 juta hektare hutan yang sudah terdegradasi, yang sudah gundul, yang bekas kebakaran, kita akan maksimalkan fungsinya dengan agroforestry atau tumpang sari, untuk swasembada pangan. Jadi namanya hutan cadangan pangan, energi dan air,” ungkap Menhut Raja Juli Antoni di Istana Kepresidenan, Jakarta, baru-baru ini, berusaha meluruskan pemberitaan yang keliru.
Raja Juli mengatakan, kementeriannya akan bekerja sama dengan beberapa kementerian/lembaga, termasuk Kementerian Pertanian, untuk menanam berbagai macam tanaman pangan di lahan-lahan hutan yang telah kritis atau rusak tersebut. Sebagai contoh, katanya, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Pertanian akan menanam padi gogo di wilayah kritis sebuah hutan di Indramayu seluas 100 hektare.
“Jadi kita tanam padi gogo di lahan kering dan di saat yang bersamaan kita tanam pepohonan baik itu pohon keras, maupun hasil hutan bukan kayu (HHBK), yang artinya hutan akan kita lestarikan dengan menanam kembali atau mereboisasi tapi di saat yang bersamaan kita akan tanam sesuatu yang produktif yang membantu perwujudan swasembada pangan yang menjadi perintah Pak Presiden,” tegasnya.
Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik meyakini apa yang dilakukan pemerintah akan mengalami kegagalan. Pasalnya, kata Iqbal, reboisasi dengan cara agroforestry ini dilakukan dalam skala besar atau skala industri.
Iqbal mengatakan, cara tersebut tidak ubahnya seperti menggelar program food estate yang selalu mengalami kegagalan dari masa pemerintahan presiden Soeharto sampai saat ini. Ia juga meragukan klaim pemerintah yang mengatakan tidak akan menebang hutan baru. Ia mengatakan. menanam tanaman pangan di kawasan hutan dengan skala besar pasti membutuhkan lahan bukaan baru.
“Dia harus membuka lahan itu sudah pasti. Sedangkan yang mau dilakukan sama Pak Menhut janjinya tidak buka lahan. Menanam pohon di dalam hutan alam itu misalnya menanam tumbuhan pangan seperti jagung atau padi di dalam hutan, itu tidak akan berhasil karena dia butuh matahari, itu teori apapun akan menyebutkan tidak akan berhasil. Maka kemudian itulah mengapa banyak perusahaan membutuhkan membuka lahan, melakukan deforestasi untuk menanam sawit, jagung , tebu dan lain-lain,” ungkap Iqbal.
Iqbal menyarankan, pengelolaan dan pemanfaatan hutan untuk cadangan pangan dan energi ini diserahkan kepada masyarakat adat karena mereka berpengalaman melakukan hal tersebut secara turun menurun dan umumnya dalam skala kecil.
“Kalau niat baik, harusnya dikelola sama masyarakat dan itu memungkinkan untuk berhasil. Ketimbang jauh-jauh soal melakukan industrialisasi. Jadi yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah ketimbang menambah polemik, lebih baik memberikan pengakuan hutan adat kepada masyarakat adat lalu mereka yang kemudian melakukan pengelolaan, melakukan agroforestry-nya, menjadikan dia cadangan pangan, air dan energi. Itu sebenarnya sesuatu yang lebih masuk akal,” jelasnya.
Dia menambahkan, sebenarnya masyarakat adat melalui Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) telah mencoba melakukan advokasi agar ada pengakuan terhadap masyarakat adat. Namun, sayangnya karena RUU Masyarakat Adat tidak kunjung disahkan selama 20 tahun, masyarakat adat selalu tergusur dari hutan yang selama ini mereka jaga dan menjadi sumber pangan mereka.
“Hak atas hutannya tidak diakui sama pemerintah , mereka tidak direkognisi sebagai masyarakat adat, lalu kemudian masyarakat adat juga sering berkonflik dengan perusahaan yang ada di wilayah hutan mereka, dan bahkan saling gugat dengan perusahaan kelapa sawit. Hutannya hilang, mereka kehilangan pangan. Jadi ini bertolak belakang, di satu sisi ada program pemerintah yang memang ingin mencapai kedaulatan pangan, tapi disisi lain pemerintah masih memungkinkan terjadinya deforestasi yang menghilangkan sumber pangan masyarakat adat lokal,” tuturnya. [gi/ab]
KLHK Tetap Dukung Kesepakatan Iklim Meski Hashim Ragukan Perjanjian Paris
Minggu lalu, Hashim mempertanyakan alasan mengapa Indonesia harus tetap terlibat dalam kesepakatan yang bertujuan membatasi pemanasan global itu setelah Presiden Donald Trump menarik diri dari perjanjian tersebut.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tetap mendukung keterlibatan Jakarta dalam kesepakatan iklim yang dikenal sebagai Perjanjian Paris (Paris Agreement) meskipun Hashim Djojohadikusumo, utusan khusus Presiden untuk iklim dan energi, menyebut perjanjian tersebut tidak lagi relevan setelah Amerika Serikat menarik diri dari kesepakatan itu.
Minggu lalu, Hashim mempertanyakan alasan mengapa Indonesia harus tetap terlibat dalam kesepakatan yang bertujuan membatasi pemanasan global itu setelah Presiden Donald Trump menarik diri dari perjanjian tersebut.
"Jika Amerika Serikat tidak ingin mematuhi perjanjian internasional, mengapa negara seperti Indonesia harus mematuhinya?" katanya, menyebut masalah itu sebagai "masalah keadilan."
Kantor Hashim tidak menanggapi permintaan komentar atas pernyataan tersebut.
Namun, dalam sebuah pernyataan kepada AFP, KLHK menegaskan dukungannya terhadap kesepakatan iklim tersebut.
Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon KLHK, Ari Sudijanto, mengungkapkan bahwa Indonesia "perlu menunjukkan komitmennya untuk mengatasi dampak lingkungan global." Ia juga menekankan bahwa Indonesia mendapatkan "manfaat" sebagai penandatangan Perjanjian Paris dan kesepakatan iklim lainnya.
"Indonesia berperan besar dalam berbagai upaya mitigasi perubahan iklim di tingkat regional dan global," imbuhnya.
KLHK tidak menjawab pertanyaan apakah pemerintah mempertimbangkan untuk menarik diri dari kesepakatan tersebut atau mendukung pernyataan Hashim.
Namun Ari mengatakan "partisipasi dalam perjanjian global bermanfaat bagi program, strategi, dan kebijakan pengendalian perubahan iklim dan lingkungan di Indonesia."
Indonesia, yang bergantung pada batu bara untuk pembangkit listrik, merupakan salah satu penghasil emisi terbesar di dunia. Namun, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan menghentikan penggunaan pembangkit listrik tenaga uap batu bara dalam waktu 15 tahun.
Indonesia juga berkomitmen untuk mencapai emisi nol bersih pada 2050, satu dekade lebih awal dari rencana semula.
Juru bicara kantor kepresidenan belum memberikan tanggapan terkait pernyataan yang disampaikan oleh Hashim.
Perjanjian Paris bertujuan membatasi pemanasan global hingga maksimal dua derajat Celsius di atas tingkat pra-industri, dan dianggap sebagai langkah kunci dalam mengoordinasikan aksi dunia dalam menyikapi perubahan iklim.
Para pegiat lingkungan khawatir bahwa penarikan diri Trump dari Perjanjian Paris bisa merusak kerja sama global dalam mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan malahan memberi ruang bagi negara-negara besar penghasil emisi, seperti China dan Indi,a untuk mengabaikan komitmen lingkungan mereka.
Argentina, di bawah Presiden libertarian Javier Milei, mengatakan bahwa mereka "mengevaluasi ulang" partisipasinya dalam perjanjian tersebut.
Pernyataan Hashim itu juga membuat aktivis lingkungan di Tanah Air merasa khawatir.
Uli Arta Siagian, juru kampanye di kelompok iklim WALHI, menyebut komentar Hashim sebagai "langkah mundur dalam komitmen iklim Indonesia."
Uli mengatakan kepada AFP bahwa para skeptis iklim dan lingkungan di pemerintahan Indonesia merasa mendapatkan "dorongan kuat" setelah Trump menarik diri dari Perjanjian Paris. [ah/ft]
LSM: Deforestasi di Indonesia Meningkat untuk 3 Tahun Berturut-turut Pada 2024
Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat deforestasi tertinggi di dunia. Deforestasi di Tanah Air disebabkan antara lain oleh pembukaan lahan untuk perkebunan kayu, budidaya kelapa sawit, dan pertambangan mineral penting.
Deforestasi di Indonesia meningkat pada 2024 selama tiga tahun berturut-turut, menurut laporan lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan hidup, Jumat (31/1). Laporan tersebut berdasarkan analisis citra satelit dan penelitian lapangan.
Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat deforestasi tertinggi di dunia. Sejumlah penyebab deforestasi adalah perkebunan kayu, budidaya kelapa sawit, dan pertambangan mineral penting.
Hutan hujan Indonesia merupakan salah satu hutan dengan keanekaragaman hayati paling tinggi di dunia dan menyediakan habitat penting bagi spesies terancam dan hampir punah, serta merupakan penyerap karbon utama.
Laporan dari Auriga Nusantara menyebutkan 261.575 hektare (646.366 hektar) hutan primer dan sekunder di seluruh Indonesia hilang pada 2024, naik sebesar 4.000 hektare dibandingkan tahun sebelumnya.
LSM tersebut mengatakan sebagian besar pembabatan hutan terjadi di wilayah yang dibuka untuk pembangunan oleh pemerintah.
“Ini mengkhawatirkan karena menunjukkan peningkatan deforestasi legal,” kata Ketua Auriga Nusantara, Timer Manurung.
Ia menyerukan perlindungan hutan yang “mendesak” di Kalimantan, di mana angka hilangnya hutan tercatat paling tiggi terjadi di Ibu Kota Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang sedang dibangun, dan di Sulawesi.
Laporan tersebut diterbitkan ketika para pemerhati lingkungan hidup memperingatkan atas rencana pemerintah untuk mengkonversi jutaan hektar hutan untuk keperluan pangan dan energi.
Presiden Prabowo Subianto, yang mulai menjabat pada Oktober, bertekad untuk meningkatkan swasembada pangan dan energi, termasuk dengan memperluas bahan bakar nabati untuk menurunkan impor bahan bakar.
Sejumlah kelompok lingkungan hidup memperingatkan rencana tersebut akan menimbulkan bencana bagi hutan di Indonesia.
"We ask President Prabowo to issue a presidential regulation to protect all remaining natural forest," Timer told AFP.
“Kami meminta Presiden Prabowo mengeluarkan peraturan presiden untuk melindungi seluruh hutan alam yang tersisa,” kata Timer kepada AFP.
Auriga Nusantara mengatakan laporan tersebut didasarkan pada citra satelit, yang dianalisis untuk memastikan deforestasi, dan ditindaklanjuti dengan kunjungan lapangan ke wilayah yang mewakili hilangnya hutan seluas puluhan ribu hektar.
Terumbu Karang Terancam
Meskipun deforestasi terjadi di seluruh provinsi di Indonesia kecuali wilayah sekitar Jakarta, angka deforestasi terbesar tercatat di Kalimantan.
Salah satu pemicu deforestasi di Kalimatan adalah penetapan wilayah untuk IKN, kata laporan itu.
Dua pemerintah daerah di IKN tersebut telah mengusulkan pembukaan ratusan ribu hektar hutan untuk potensi pembangunan, LSM itu memperingatkan.
Namun sebagian besar deforestasi didorong oleh permitaan komoditas, termasuk kayu, pertambangan, dan kelapa sawit.
Para pejabat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak segera menanggapi permintaan komentar dari AFP.
Pemerintah sebelumnya telah membantah klaim penggundulan hutan yang dibuat oleh para pemerhati lingkungan. Pemerintah mengatakan perkiraan terkait deforestasi tersebut berlebihan dengan salah menghitung perubahan di perkebunan sebagai penggundulan hutan.
Auriga Nusantara mengatakan perhitungannya tidak memperhitungkan hilangnya hutan tanaman dan hutan tanaman, tetapi mencakup hutan primer dan hutan “sekunder” yang telah diregenerasi.
Laporan ini juga memperingatkan adanya deforestasi untuk produksi biomassa, yang menyebabkan hutan dibabat untuk menanam spesies tanaman yang tumbuh cepat yang akan menghasilkan biomassa kayu.
Indonesia mengincar upaya meningkatkan penggunaan energi biomassa dalam negeri dan mengekspornya, khususnya ke Jepang dan Korea Selatan.
Laporan ini juga menyoroti penggundulan hutan di pulau-pulau di Raja Ampat, Papua, yang terkenal dengan terumbu karangnya yang melimpah, seiring dengan kian maraknya pertambangan nikel.
“Wilayah yang mendapat pengakuan nasional dan internasional ini tidak mampu menahan serangan yang gencar,” kata laporan itu.
Hampir 200 hektar di empat pulau di wilayah tersebut telah mengalami deforestasi, kata kelompok tersebut, dan izin pertambangan nikel baru telah diterbitkan untuk beberapa pulau lainnya.
Auriga Nusantara mengatakan hilangnya hutan juga terjadi di kawasan konservasi, meski ada perlindungan hukum.
Hampir 200 hektar di empat pulau di wilayah tersebut telah mengalami deforestasi, kata kelompok tersebut, dan izin pertambangan nikel baru telah diterbitkan untuk beberapa pulau lainnya.
Auriga Nusantara mengatakan hilangnya hutan juga terjadi di kawasan konservasi, meski ada perlindungan hukum.
LSM itu mengatakan sekitar 42 juta hektar hutan alam di Indonesia tidak dilindungi undang-undang, termasuk jutaan hektar yang sudah berada dalam konsesi.
Meskipun jumlah kehilangan hutan telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, angka tersebut masih menurun tajam dari puncaknya pada 2016. [ft]
Ratusan Aktivis Iklim Blokade Jalan di Depan Pengadilan Tinggi London
Ratusan aktivis lingkungan Kamis (30/1) melakukan aksi duduk di luar Royal Courts of Justice atau Kompleks Pengadilan Tinggi sehingga menutup lalu lintas di pusat kota London.
Enam belas aktivis lingkungan yang dihukum penjara karena tindakan antara lain menghentikan lalu lintas, memblokir sebuah fasilitas minyak dan menyiram sebuah lukisan van Gogh dengan sup, maju ke pengadilan di London itu selama dua hari untuk banding atas hukuman mereka.
Para demonstran dari gerakan Just Stop Oil atau Hentikan Saja Minyak hari Rabu mengatakan para aktivis itu menerima hukuman penjara yang sangat berat – antara 15 bulan dan lima tahun – karena tindakan mereka yang mengganggu namun berlangsung damai.
Salah seorang demonstran, Paddy Friend, mengatakan, "Saya hadir hari ini, duduk di depan Royal Court of Justice di London, karena hukum dan demokrasi kita telah dirusak oleh industri minyak, industri senjata. Orang-orang yang baik, bersikap damai dan tidak melakukan kekerasan, yang berunjuk rasa, yang menentang hal ini, dipenjarakan. Mereka telah dipenjarakan selama bertahun-tahun.”
Kelompok itu berpendapat bahwa para demonstran yang dipenjarakan adalah “tahanan politik” yang “bertindak untuk membela diri serta untuk melindungi keluarga dan komunitas kita.”
Danny Friedman, pengacara para penggugat, mengatakan, jika dibiarkan berlaku, hukuman itu akan menandai “pergeseran paradigma” dalam penjatuhan hukuman pidana untuk protes damai yang terkait dengan hati nurani.
Lima penggugat dipenjarakan karena unjuk rasa November 2022 di mana para demonstran memanjat kerangka penopang (gantry) di atas jalan raya yang ramai. Yang lainnya dijatuhi hukuman karena menggali dan menduduki terowongan-terowongan di bawah jalan yang menuju ke sebuah terminal minyak di Inggris tenggara dan menyiramkan sup ke kaca pelindung lukisan Sunflower karya van Gogh di Galeri Nasional London.
Pemerintah pimpinan partai Konservatif yang kehilangan kekuasaan pada Juli 2024 memperketat UU antiprotes sebagai tanggapan atas aksi aktivis lingkungan yang memblokir jalan dan jembatan, melekatkan diri ke kereta, menyirami karya seni dengan cat, menyemprotkan darah imitasi ke bangunan-bangunan dan menyiramkan bubuk oranye ke para atlet untuk meningkatkan kesadaran mengenai perubahan iklim.
Pemerintah mengatakan UU itu mencegah aktivis ekstremis merugikan perekonomian dan mengganggu kehidupan sehari-hari.
Berbagai organisasi kebebasan sipil telah mendesak pemerintah Partai Buruh yang berhaluan kiri-tengah dan terpilih pada Juli lalu agar melonggarkan restriksi terhadap protes yang diberlakukan pendahulunya.
Tiga hakim kemungkinan besar akan menjatuhkan putusan mereka dalam beberapa hari atau pekan mendatang. [uh/ab]
Forum