Tautan-tautan Akses

Hakim Nilai PHK Massal terhadap Pegawai Federal AS Tidak Sah


Sejumlah warga membawa plakat dalam aksi solidaritas terhadap para pekerja Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) yang dipecat di Washington, pada 27 Februari 2025. (Foto: Reuters/Nathan Howard)
Sejumlah warga membawa plakat dalam aksi solidaritas terhadap para pekerja Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) yang dipecat di Washington, pada 27 Februari 2025. (Foto: Reuters/Nathan Howard)

Seorang hakim federal di San Francisco pada Kamis (27/2) memutuskan bahwa pemecatan massal pegawai federal yang masih dalam masa percobaan kemungkinan besar melanggar hukum. Putusan tersebut memberikan bantuan sementara kepada koalisi serikat pekerja dan organisasi yang telah mengajukan tuntutan untuk menghentikan pemangkasan besar-besaran pegawai federal oleh pemerintahan Trump.

Hakim Distrik AS William Alsup memerintahkan Kantor Manajemen Personalia (OPM) untuk memberi tahu beberapa lembaga federal bahwa mereka tidak memiliki wewenang untuk memerintahkan pemecatan pegawai dalam masa percobaan, termasuk di Departemen Pertahanan.

“OPM tidak memiliki wewenang apapun, di bawah undang-undang manapun dalam sejarah alam semesta,” untuk mempekerjakan atau memecat pegawai manapun, kecuali pegawainya sendiri, katanya.

Alsup mengatakan keputusannya itu berdasarkan perintah penghentian sementara terhadap tindakan pemecatan, yang diminta oleh serikat pekerja dan organisasi nirlaba dalam gugatan yang diajukan oleh koalisi itu minggu lalu.

Keluhan yang diajukan oleh lima serikat pekerja dan lima organisasi nirlaba adalah salah satu dari beberapa tuntutan hukum yang menolak upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah pegawai federal secara besar-besaran, yang disebutnya telah membengkak dan bersikap ceroboh.

Ribuan pegawai dalam masa percobaan telah dipecat, dan pemerintah Trump kini membidik para pegawai karir dengan perlindungan layanan sipil.

Para penggugat mengatakan OPM tidak berwenang untuk memberhentikan para pekerja dalam masa percobaan, yang umumnya memiliki masa kerja kurang dari satu tahun. Mereka juga mengatakan bahwa pemecatan itu didasarkan pada kebohongan bahwa kinerja para pegawai itu buruk.

Pengacara pemerintah mengatakan OPM tidak mengarahkan pemecatan tersebut, namun meminta lembaga-lembaga tersebut untuk meninjau dan menentukan apakah karyawan yang berada dalam masa percobaan layak untuk terus bekerja. Mereka juga mengatakan bahwa karyawan yang berada dalam masa percobaan tidak berarti akan menduduki pekerjaan itu, dan hanya karyawan dengan kinerja tertinggi serta memiliki misi penting yang boleh dipekerjakan.

Diperkirakan terdapat 200.000 pekerja yang menjalani masa percobaan di sejumlah lembaga federal.

Serikat pekerja baru-baru ini berselisih dengan dua hakim federal lainnya dalam tuntutan hukum serupa, yang berupaya menghentikan tujuan pemerintahan Trump untuk mengurangi jumlah pegawai federal secara signifikan.

Alsup, yang ditunjuk oleh Presiden Bill Clinton, telah memimpin banyak kasus penting dan dikenal karena ucapannya yang blak-blakan. Dia mengawasi masa percobaan pidana di Pacific Gas & Electric, dan menyebut perusahaan utilitas terbesar di negara itu sebagai "ancaman berkelanjutan bagi California." [em/rs]

Forum

XS
SM
MD
LG