Hakim Federal Amerika telah memutuskan bahwa komisi bentukan Presiden Donald Trump yang menyelidiki kecurangan pemilu dapat meminta informasi tentang daftar pemilih dari negara bagian Amerika, yang membuka jalan bagi komisi itu untuk melanjutkan pengumpulan data.
Hakim Distrik Amerika yang berbasis di Washington, Colleen Kollar-Kotelly mengatakan bahwa gugatan oleh kelompok pendukunng privasi pemilu tidak punya dasar untuk menghalangi pengumpulan data.
Kelompok privasi, Electronic Privacy Information Center, mengatakan bahwa komisi tersebut seharusnya menyelesaikan penilaian terhadap masalah privasi sebelum mengajukan permintaan. Tapi Hakim memutuskan bahwa komisi tersebut secara teknis bukan lembaga pemerintah sehingga tidak terikat hukum apapun yang mengatur apa yang boleh dilakukan oleh komisi semacam itu.
Wakil ketua komisi pemilihan, Kris Kobach, menyebut keputusan tersebut "sebuah kemenangan besar bagi akuntabilitas pemerintah, transparansi dan hak rakyat untuk mengetahui tentang integritas proses pemilihan kita."
Trump, yang membentuk komisi tersebut, telah menuduh bahwa jutaan orang memilih secara tidak sah dalam pemilihan presiden bulan November. Pihak oposisi mengatakan tidak ada bukti untuk mendukung tuduhan tersebut.
Komisi tersebut telah meminta negara-negara bagian untuk memberikan data pemilu termasuk nama-nama pemilih yang terdaftar, tanggal lahir dan nomor jaminan sosial atay Social Security mereka..
Beberapa negara bagian telah menolak untuk mematuhi sedang yang lain mengatakan mereka perlu mempelajari apakah mereka boleh menyediakan data atau tidak. Tiga puluh negara bagian mengatakan mereka akan memberikan informasi terbatas yang sudah diumumkan ke komisi tersebut.
Anggota parlemen dari Partai Demokrat khawatir bahwa permintaan komisi tersebut dapat menimbulkan persyaratan identifikasi pemilih baru yang menurut mereka akan membuat lebih sulit bagi orang untuk memilih.
Keputusan hari Senin tidak memaksa negara bagian untuk menyerahkan informasi tentang pemilih dan diperkirakan akan ada tuntutan hukum lebih banyak dari negara-negara bagian lain. Kelompok HAM American Civil Liberties Union juga telah mengajukan kasus terpisah terhadap komisi tersebut.
