Hakim federal pada Sabtu (8/2) dini hari memutuskan untuk memblokir sementara tim efisiensi yang dibentuk oleh Elon Musk dan pejabat pemerintahan Trump dalam mengakses sistem pemerintah yang digunakan untuk memproses pembayaran dalam jumlah besar. Keputusan ini diambil karena adanya kekhawatiran bahwa informasi sensitif dapat terbuka secara tidak semestinya.
Hakim Distrik Amerika Paul Engelmayer di Manhattan mengeluarkan perintah tersebut setelah 19 jaksa agung dari negara bagian yang dipimpin oleh Partai Demokrat mengajukan gugatan pada Jumat (7/2) malam. Mereka berargumen bahwa Departemen Efisiensi Pemerintah (Department of Government Efficiency/DOGE) yang dibentuk oleh Musk tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengakses sistem yang dikelola oleh Departemen Keuangan Amerika.
Musk, melalui X, menyebut putusan tersebut sebagai "benar-benar gila!" dan mengklaim bahwa hal itu merupakan "sesuatu yang sangat meragukan akan melindungi para penipu."
"Bagaimana kita bisa menghentikan penipuan dan pemborosan uang pembayar pajak tanpa melihat bagaimana uang itu dibelanjakan?" kata Musk di platform media sosialnya, sambil menyebut Engelmayer sebagai "aktivis yang menyamar sebagai hakim."
Gugatan tersebut menyebutkan bahwa Musk dan timnya berpotensi mengganggu pendanaan federal untuk klinik kesehatan, prasekolah, inisiatif iklim, dan program lainnya, serta bahwa Presiden Donald Trump dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk mendukung agenda politiknya.
Jaksa agung negara bagian mengatakan bahwa akses DOGE ke sistem tersebut "menimbulkan risiko keamanan siber yang sangat besar, yang membahayakan sejumlah besar pendanaan untuk negara bagian dan penduduknya." Mereka pun meminta perintah penahanan sementara untuk memblokir akses DOGE.
Hakim yang ditunjuk oleh mantan Presiden Demokrat Barack Obama mengatakan bahwa klaim negara bagian "sangat kuat." Ia kemudian memutuskan untuk menindaklanjuti permintaan mereka untuk bantuan darurat, sambil menunggu sidang lebih lanjut pada 14 Februari di hadapan hakim lain.
"Hal ini terjadi karena kebijakan baru tersebut menimbulkan risiko pengungkapan informasi sensitif dan rahasia, serta meningkatkan kerentanannya terhadap peretasan lebih dari sebelumnya,” tulis Engelmayer.
Jaksa Agung New York Letitia James, yang memimpin kasus tersebut, menyambut baik putusan itu. Ia menegaskan bahwa tidak ada yang kebal hukum dan bahwa warga Amerika merasa ngeri dengan akses tak terbatas tim DOGE ke data mereka.
Perintah Engelmayer melarang pejabat yang ditunjuk secara politik, pegawai pemerintah khusus, dan pegawai dari badan di luar Departemen Keuangan untuk mengakses sistem pembayaran dan data Departemen Keuangan.
Hakim juga memerintahkan agar siapa pun yang dilarang mengakses sistem tersebut segera menghancurkan salinan atau unduhan apapun yang telah mereka buat.
Gedung Putih dan Departemen Keuangan tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Trump menugaskan Musk untuk memimpin DOGE dengan tujuan mengidentifikasi penipuan dan pemborosan dalam pemerintahan. Namun, upaya Musk ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan Partai Demokrat dan kelompok advokasi yang berpendapat bahwa ia melampaui kewenangannya dengan berusaha membubarkan badan-badan yang mengelola program penting pemerintah dan memberhentikan pegawai federal secara massal.
Menteri Keuangan Scott Bessent, yang ditunjuk oleh Trump, menyatakan minggu ini bahwa sistem pembayaran departemen tidak akan diubah oleh Musk dan bahwa keputusan untuk menghentikan pembayaran akan diambil oleh badan-badan lain. [ah/ft]
Forum