Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengaku memiliki strategi khusus dalam menghadapi tahun politik. Usai acara pelantikan di Istana Negara Jakarta, Jumat (8/12), Hadi berjanji TNI akan menjaga netralitas saat Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) 2018 dan Pemilihan Presiden Wakil Presiden (Pilpres) 2019.
"Kami bersama-sama dengan komponen lainnya, dengan Polri, akan senantiasa menjaga bahwa kita akan netral. Netral terhadap jalannya pemilu," tandas Hadi.
TNI lanjut Hadi, akan solid mengawal tahun politik bersama Polri. Menurut dia, netralitas saat Pemilihan wajib dijaga oleh TNI.
"Kita akan melaksanakan kegiatan ini bersama-sama polisi. Kita solid dengan polisi untuk menjaga jalannya demokrasi. Sehingga netralitas di atas segalanya," tambahnya.
Di hadapan Gatot Nurmantyo yang hadir dalam acara pelantikan di Istana Negara, Hadi Tjahjanto mengucapkan terimakasih dan berjanji akan melanjutkan lima program prioritas yang sudah berjalan selama TNI dipimpin Gatot Nurmantyo.
"Saya ingin mengucap banyak terima kasih kepada senior saya Jenderal Gatot Nurmantyo yang selama ini membimbing saya untuk bisa sampai ke pucuk pimpinan. Kemudian apa yang sudah direncanakan Jenderal Gatot adalah sinkronisasi kekuatan terhadap pembangunan nasional. Sehingga ada 5 program prioritas, yaitu: pembangunan di Natuna, Tarakan, Morotai, Biak, Merauke dan Selaru akan saya lanjutkan," lanjut Hadi.
Hadi Tjahjanto berjanji akan segera memenuhi minimum essential force (MEF) atau kekuatan pokok minimum yang telah disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) TNI 2014-2019. Menurutnya, ada beberapa kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang harus dipenuhi.
"Alutsista yang kini dimiliki oleh TNI ada beberapa yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah pemenuhan pesawat tempur. Kemudian ada beberapa pesawat transport, radar dan kapal selam. Dan saat ini kita menunggu realisasinya sampai 2019 nanti," imbuhnya.
Menanggapi soal mutasi 85 perwira tinggi yang dilakukan pendahulunya Jenderal Gatot Nurmantyo. Menurut Hadi Tjahjanto, mutasi tak bisa dilakukan sembarangan. Hal senada ia sampaikan ketika ditanyai apakah dirinya akan melakukan mutasi pejabat TNI juga. Ia menambahkan bahwa mutasi harus mengacu pada petunjuk administrasi TNI. Salah satunya, hanya boleh dilakukan untuk perwira yang sudah menduduki suatu jabatan selama dua tahun. Selain hanya boleh dilakukan kepada mereka yang sudah melayani dalam jangka waktu tertentu, juga harus berdasarkan keperluan.
Sementara itu, untuk calon Kepala Staf Angkatan Udara Hadi menjelaskan masih menunggu keputusan Presiden.
"Pengganti kSAU belum ada. Jadi calonnya ada 3. Itu hak Presiden untuk memilih," ujar Hadi.
Sementara itu, Jenderal Gatot Nurmantyo enggan memberikan pesan kepada Marsekal Hadi Tjahjanto, yang baru saja menggantikan posisinya sebagai Panglima TNI.
Gatot menambahkan tidak ada program khusus dalam kegiatan TNI yang ada adalah prioritas kerjasama antar tiga angkatan.
"Dalam program kegiatan di markas besar TNI ini dibuat secara bersama-sama antar kepala staf angkatan dan mabes TNI. Program itu sudah berjalan setiap tahun ada dan juga setiap 5 tahun. Sehingga tidak ada program-program khusus. Hanya berdasarkan prioritas sesuai dengan kondisi situasi tahun tersebut," ujar Gatot.
Pelantikan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/12/2017). Marsekal Hadi Tjahjanto dilantik setelah pencalonannya disetujui DPR. Mantan Kepala Staf Angkatan Udara ini menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018. [aw/gp]
