Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengingatkan seluruh perusahaan perkebunan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan gambut dengan tidak membuka lahan, salah satunya dengan cara tidak membakar. Namun jika mereka gagal mengantisipasi kebakaran, pemerintah pusat diminta memberikan sanksi pembekuan izin dan atau denda yang sudah ditentukan nominalnya.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengatakan bahwa Indonesia akan dihantam kemarau panjang hingga akhir 2023 akibat El Nino. Padahal saat El Nino melanda Tanah Air pada 2019, kebakaran hutan dan lahan di ekosistem gambut di Kalimantan Barat mencapai 151.819 hektare yang sebagian besar adalah area konsesi dari 130 perusahaan perkebunan di 14 kabupaten.
“Kebakaran lahan pada 2019 itu paling besar di koordinat perkebunan-perkebunan, bukan masyarakat,” kata Sutarmidji dalam kegiatan diskusi Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan secara daring oleh Forum Merdeka Barat Sembilan, Senin (19/6).
Lebih lanjut Sutarmidji menegaskan perlunya menekan kasus kebakaran hutan dan lahan dengan pengawasan dan penegakan hukum agar perusahaan-perusahaan perkebunan turut bertanggung jawab untuk menjaga ekosistem gambut di kawasan mereka dari kebakaran. Dengan cara itu, luas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantar Barat jauh berkurang menjadi 7,6 ribu hektare pada tahun 2020, 20,1 ribu hektare pada tahun 2021 dan 21,8 ribu hektare pada 2022.
"Kita berikan peringatan kepada 130 perusahaan, ada penyegelan, ada lain sebagainya. Kalau penegakan hukum seperti ini bisa kita lakukan maka perusahaan-perusahaan itu akan menjaga wilayah dia, tidak mungkin pemerintah bisa menjaga karena luas gambut di Kalbar ini 2,8 juta hektare,” jelas Sutarmidji.
Dijelaskannya dari luas ekosistem gambut 2,8 juta hektare tersebut, hanya 2.556 hektare (0,09 persen) yang tidak rusak, selebihnya mengalami kerusakan ringan (80,43 persen), rusak sedang (16,45 persen), rusak berat (2,75 persen) dan rusak sangat berat (0,28 persen).
“Sekarang juga kita sudah ingatkan seluruh –perusahaan- perkebunan, kita tidak mau tahu kalau ada titik api di koordinat mereka maka kita akan sanksi, itu saja,” tegas Sutarmidji.
Ia juga mengimbau dilakukannya pemberdayaan masyarakat yang mengolah lahan tanpa bakar dengan jenis tanaman umbi-umbian yang panennya di atas tujuh bulan dan tanaman sayuran.
KLHK Pantau Ketat Titik Panas Melalui Satelit
Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Laksmi Dhewanthi mengatakan upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan terus dilakukan dengan pemantauan hotspot (titik api) melalui satelit yang diperbarui dua kali dalam sehari.
“Kita lakukan pemantauan dari data-data hotspot dan sebagainya. Kita juga lakukan ground check atau cek di lapangan untuk memastikan apakah titik api yang teridentifikasi di satelit itu memang benar-benar api atau bisa saja ini pantulan sinar Matahari di atap seng. Kalau confidence atau tingkat keyakinannya lebih dari 80 persen maka kita segera lakukan pemadaman di darat. Kalau diperlukan kita lakukan pemadaman udara,” kata Laksmi Dhewanthi.
Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto mengatakan berdasarkan hasil pemantauannya, potensi El Nino di Indonesia sudah di atas 50 persen yang akan berkembang menjadi El Nino Moderat, sehingga berdampak pada potensi kekurangan hujan di Indonesia akan menjadi nyata. Upaya antisipasi kekeringan perlu dilakukan diantaranya dengan menggunakan air hujan yang masih terjadi di sejumlah wilayah untuk mengisi waduk dan embung yang dikelola dengan baik.
“Khusus untuk wilayah-wilayah yang memiliki gambut, khususnya Sumatera Kalimantan itu dilakukan pembasahan melalui baik dialiri air dari tanah maupun menggunakan TMC (Teknologi Modifikasi Cuaca),” imbau Guswanto.
Berdasarkan peta potensi kebakaran hutan, hingga 23 Juni 2023 oleh BMKG, wilayah dengan potensi kebakaran hutan terdapat di sebagian wilayah Sumatera (Aceh, Sumatera Utara, dan Riau), Wilayah Kalimantan (Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah), dan wilayah Jawa (Jawa Tengah dan Jawa Timur).[yl/ah]
Forum