Jurnalis dan menteri informasi Kamboja secara publik menolak sebuah rencana yang dikemukakan oleh gubernur provinsi untuk memaksa media melaporkan kegiatan mereka kepada pejabat lokal.
Mao Thonin, yang baru-baru ini diangkat sebagai gubernur dari provinsi Kampot di selatan Kamboja, memerintahkan departemen informasi di wilayah provinsi agar meningkatkan pemantauan terhadap para jurnalis. Komentarnya, yang dibuat dalam sebuah pertemuan tertutup, tersebar luas, dan dikecam di media sosial pada pertengahan November lalu.
Dalam sebuah klip video berdurasi dua menit, gubernur itu mengatakan, para jurnalis harus disaring oleh departemen informasi sebelum melakukan peliputan di provinsi itu, dan dia memerintahkan pejabat untuk “mengamati secara cermat” dan “mengambil tindakan” terhadap mereka yang melakukan kegiatan jurnalistik tanpa persetujuan.
“Anda tidak bisa sekedar menulis dan bicara untuk membesar-besarkan (sesuatu). Saya mendengarkan setiap malam dan saya hampir sakit kepala,” kata Mao Thonin. “Berita tidak masuk akal berdampak pada reputasi dan citra para pemimpin kita.”
Komentar itu disampaikan pada minggu yang sama ketika dua jurnalis ditangkap di provinsi yang dipimpinnya ketika mereka meliput protes terkait sengketa tanah.
Ketika video yang memuat komentarnya tersebar di media sosial, para jurnalis Kamboja dan menteri informasi di negara itu mengatakan rencana Mao itu bersifat inkonstitusional dan memberi tahu penguasa tentang rencana perjalanan bisa menyebabkan sumber berita terancam bahaya. [jm/lt]
