Kantor anggaran Presiden Trump pada Rabu (29/1) membatalkan memo yang membekukan pengeluaran hibah dan pinjaman federal, kurang dari dua hari setelah keputusan yang dikeluarkan sebelumnya memicu kebingungan meluas dan tantangan hukum di berbagai penjuru AS.
Memo tersebut, yang dirilis Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih (OMB) pada Senin (27/1), memicu ketakutan di antara negara bagian, sekolah-sekolah, dan sejumlah organisasi yang bergantung pada dana triliunan dolar dari Washington. Perilisan memo tersebut juga membuat Gedung Putih kelabakan dalam menjelaskan sektor mana yang tidak akan mendapat pendanaan.
Pembatalan tersebut merupakan indikasi terbaru bahwa meskipun terdapat kesatuan kendali di Washington, rencana Trump untuk secara dramatis dan cepat mengubah pemerintah memiliki sejumlah batasan.
Gedung Putih mengonfirmasi bahwa OMB membatalkan memo itu pada Rabu dalam pemberitahuan yang terdiri dari dua kalimat dan dikirimkan kepada sejumlah lembaga dan beberapa departemen, tetapi mengatakan instruksi Trump yang menyasar belanja federal di bidang seperti keragaman, kesetaraan, inklusivitas dan perubahan iklim tetap berlaku.
Pejabat pemerintah mengatakan pemberitahuan untuk menghentikan pinjaman dan hibah perlu dilakukan untuk melakukan kajian yang menjamin bahwa pengeluaran dilakukan sesuai rangkaian instruksi Trump baru-baru ini. Sejumlah lembaga telah diarahkan untuk menjawab serangkaian pertanyaan tertutup pada setiap program federal dan jawaban harus diserahkan pada 7 Februari. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan termasuk “apakah program ini mendukung ideologi gender?” dan “apakah program ini menggalakkan atau mendukung aborsi?”
Namun, memo yang tidak jelas itu, ditambah dengan jawaban tidak lengkap dari Gedung Putih sepanjang hari, menyebabkan para anggota Kongres, pejabat publik dan warga Amerika berupaya keras memperoleh gambaran program-program mana yang terdampak oleh jeda pendanaan tersebut. Bahkan dengan adanya interupsi walaupun bersifat sementara dalam pendanaan bisa menyebabkan pemutusan hubungan kerja atau penundaan layanan publik.
Pembekuan tersebut dijadwalkan diberlakukan pada pukul 5 sore waktu pesisir Timur AS pada Selasa (28/1), tetapi ditunda oleh seorang hakim federal sampai paling cepat Senin setelah permintaan adanya sidang darurat oleh kelompok-kelompok nirlaba yang menerima hibah federal. Sebuah tuntutan tambahan oleh jaksa-jaksa negara bagian yang pemerintahannya dikuasai Partai Demokrat juga sedang menunggu penyelesaian.
“Inpres yang diterbitkan presiden tentang kajian pendanaan tetap berlaku sepenuhnya dan akan dilaksanakan secara giat oleh semua badan dan departemen,” demikian ujar juru bicara Gedung Putih Karoline Levitt. Ia menyalahkan pengadilan dan media, bukan pemerintah, atas kebingungan yang terjadi.
“Tindakan ini harus secara efektif mengakhiri kasus pengadilan dan mengizinkan pemerintah untuk fokus pada penegakan instruksi presiden dalam pengendalian belanja federal.”
Para pejabat pemerintah menegaskan bahwa meski ada kebingungan, instruksi itu akan tetap memiliki efek yang dituju dengan menekankan kepada badan-badan federal kewajiban mereka untuk mematuhi instruksi Trump. [jm/ab]
Forum