Dua dari tiga bakal calon presiden Indonesia mengatakan kepada para investor AS, Selasa (24/10) bahwa mereka akan menangani berbagai isu terkait berbisnis di negara di Asia Tenggara ini.
Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan dalam acara yang diselenggarakan Kamar Dagang Amerika di Indonesia bahwa ia akan memberikan kepastian hukum bagi para investor asing dan meningkatkan pengumpulan pajak dalam ekonomi bernilai triliunan dolar itu.
Anies Baswedan, mantan gubernur DKI Jakarta, berjanji akan mempertahankan kredibilitas kebijakan Indonesia dengan memberikan pos-pos penting kepada para teknokrat dan akan meningkatkan investasi dalam industri manufaktur jika ia menang dalam pemilu 14 Februari.
“Pungutan liar harus diberantas, layanan harus dibuat lebih murah, lebih cepat. Kami harus memberikan kepastian hukum dengan menegakkan hukum,” kata Ganjar, yang ketinggalan sedikit di belakang calon unggulan terdepan Prabowo Subianto dalam berbagai survei. Ia menambahkan bahwa masalah kepastian termasuk yang menjadi keprihatinan utama para investor.
Ganjar telah berjanji akan meningkatkan pertumbuhan rata-rata ekonomi terbesar di Asia Tenggara ini menjadi tujuh persen jika ia menang untuk masa jabatan lima tahun mendatang. Anies, yang berlatar belakang pendidikan AS menargetkan pertumbuhan rata-rata 5,5 persen hingga 6,5 persen.
Ekonomi Indonesia tumbuh 5,3 persen tahun lalu, didorong oleh ekspor komoditas. Namun seiring dengan penurunan harga komoditas, pertumbuhan diperkirakan akan berkurang menjadi sekitar lima persen tahun ini.
Ganjar berjanji akan meningkatkan tata kelola pemerintahan di kantor pajak untuk melipatgandakan kemampuan belanja pemerintah, tanpa memberikan rincian. Anies mengemukakan rencana untuk menciptakan sedikitnya 14 pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa.
Prabowo, menteri pertahanan, tidak menghadiri acara yang diselenggarakan Kamar Dagang Amerika itu. Ia diperkirakan akan mendaftarkan secara resmi pencalonannya ke komisi pemilihan umum pada hari Rabu dan belum mengungkapkan platform kebijakannya secara terbuka.
Pemilu di Indonesia kerap menjadi persaingan antara para individu dan bukannya kebijakan, dengan para kandidat mencalonkan diri dengan mengusung platform yang sama yaitu mempromosikan pertumbuhan, lapangan kerja, dan pluralisme di negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia ini.
Akan tetapi, para kandidat juga kerap mempromosikan nasionalisme ekonomi sewaktu mereka berkampanye.
Petahana Joko Widodo, yang harus mundur setelah menjabat maksimum dua periode, telah meminta penerusnya untuk melanjutkan kebijakannya memprioritaskan pengolahan komoditas alam di dalam negeri.
Jokowi telah menetapkan larangan ekspor bijih nikel Indonesia pada tahun 2020, yang ia ikuti dengan penghentian ekspor bauksit yang belum diolah pada tahun ini. [uh/ab]
Forum