Tautan-tautan Akses

Galang Dana untuk Palestina, Kemlu RI Targetkan Hingga Rp 3,2 Triliun


Kemlu RI beserta perwakilan lembaga-lembaga kemanusiaan melakukan penandatanganan bersama spanduk dukungan Kampanye Bersama, sebagai simbol komitmen untuk memperkuat solidaritas dan aksi nyata bagi Palestina. (X/@Kemlu_RI)
Kemlu RI beserta perwakilan lembaga-lembaga kemanusiaan melakukan penandatanganan bersama spanduk dukungan Kampanye Bersama, sebagai simbol komitmen untuk memperkuat solidaritas dan aksi nyata bagi Palestina. (X/@Kemlu_RI)

Kementerian Luar Negeri Indonesia bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Zakat Nasional (Baznas) dan puluhan lembaga filantropi menggalang dana bantuan untuk Palestina.

Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Anis Matta mengatakan penggalangan dana ini menargetkan hingga 200 juta dolar Amerika atau sekitar Rp 3,2 triliun. Dana itu, katanya, untuk memberikan dukungan yang lebih besar bagi warga Palestina, khususnya di Gaza, mulai dari bantuan kemanusiaan darurat, rehabilitasi atau rekonstruksi hingga pemberdayaan masyarakat.

Tujuannya, kata Anis, tidak hanya memberikan bantuan sesaat, tetapi juga membangun harapan baru bagi bangsa Palestina agar dapat bangkit dengan kemandirian dan martabat. Sinergi dan koordinasi antara pemerintah dan lembaga-lembaga kemanusiaan sangat diperlukan dalam melakukan penggalangan dan penyaluran bantuan kemanusiaan bagi Palestina, ujarnya.

“Kita memulainya selama bulan Ramadan, untuk dua target programnya di sana nanti. Ada program yang emergency sekarang ini, selama masa gencatan senjata, dan juga nanti ada program rekonstruksi Gaza. Kita ingin ikut membantu dalam proses rekonstruksi Gaza juga. Kira-kira untuk dua program ini, InsyaAllah,” kata Anis dalam peluncuran kampanye bersama penggalangan dana untuk Palestina di Kantor Kemlu, Jakarta Pusat, Rabu (26/2).

Wamenlu Anis mengatakan kampanye bersama penggalangan dana untuk Palestina tersebut merupakan hasil dialog selama tiga bulan terakhir antara Kemenlu dan puluhan lembaga zakat dan kemanusiaan, yang bertujuan untuk memulai satu gerakan solidaritas yang terkoordinir dalam menyalurkan bantuan ke Palestina dengan tiga sasaran.

“Pertama, adalah program ini bersifat strategis. Kedua, impacful, manfaatnya besar bagi saudara-saudara kita di sana dan yang ketiga adalah punya sifat simbolik mewakili kehadiran kita sebagai negara Muslim terbesar di dunia Islam,” ungkapnya.

Dalam penyalurannya, kata Anis, pihaknya, akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga kemanusiaan yang ada di Palestina, baik yang berada di bawah PBB maupun yang domestik. Semua jalur yang terbuka, tambahnya, akan digunakan untuk menyalurkan bantuan, termasuk yang melalui Mesir atau Yordania.

Pimpinan Baznas Bidang Perencanaan Kajian dan Pengembangan, Zainul Bahar optimistis dana tersebut akan terkumpul. Lembaganya, lanjut Zainul, sejauh ini sudah berhasil mengumpulkan lebih dari Rp320 milliar.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim menilai gerakan ini merupakan peluang yang sangat berharga untuk memperkuat “ukhuwah”. Menurutnya, Indonesia telah memainkan peran yang sangat penting dalam bidang diplomasi, politik dan kemanusiaan.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Dr. Sudarnoto Abdul Hakim. (Foto: pribadi)
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Dr. Sudarnoto Abdul Hakim. (Foto: pribadi)

“7 Oktober ini memberikan momentum kepada kita untuk semakin memperkuat gerakan ini. Ini bukan waktunya waktunya lagi untuk sendiri-sendiri, waktunya sekarang kita bersama-sama. Alhamdulillah, Kementerian Luar Negeri Indonesia juga mendorong konsolidasi nasional antar kekuatan-kekuatan ormas Islam yang membidangi kemanusiaan dan juga filantropi,” ujarnya, merujuk pada tanggal serangan Hamas ke Israel, yang kemudian memicu perang Israel-Hamas.

Terkait rekonstruksi Gaza, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pernah menggagaskan agar Amerika Serikat mengambil alih jalur Gaza dan mengubahnya menjadi "Riviera Timur Tengah". Gagasan Trump ini mendapat penolakan, tidak hanya karena akan mengambil alih, tapi juga merelokasi lebih dari 2 juta penduduknya ke Mesir dan Yordania.

Pernyataan ini bertentangan dengan kebijakan Amerika Serikat selama beberapa dekade terkait konflik Israel-Palestina dan langsung menuai kecaman internasional.

Utusan Amerika Serikat untuk Timur Tengah Steven Witkoff mengatakan gagasan Trump untuk Gaza itu bukalah tentang mengusir warga Palestina, melainkan upaya menciptakan masa depan yang lebih baik bagi warga Palestina.

“Gagasan Trump tentang Gaza lebih tentang mencoba solusi yang berbeda dari yang pernah ada. Kondisi Gaza hancur dan mustahil membangunnya kembali. Butuh banyak pembersihan dan perbaikan luar biasa. Tetapi, bukan berarti mereka akan digusur. Hanya memikirkan apa solusi terbaik bagi rakyat Palestina,” ungkapnya. [fe/em]

Forum

Recommended

XS
SM
MD
LG