Presiden Filipina Rodrigo Duterte "mempertimbangkan sungguh-sungguh" untuk memutus hubungan diplomatik dengan Islandia setelah negara itu memprakarsai resolusi PBB untuk menyelidiki perang narkoba yang mematikan di Filipina, kata juru bicara pemimpin itu.
Duterte gusar terhadap kecaman Barat atas kebijakan pemberantasan kejahatan narkoba di negaranya, yang telah menewaskan ribuan orang Para pengecam kebijakan Duterte mengatakan tindakan itu setara dengan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Komentar juru bicara kepresidenan, Salvador Panelo, pada Senin malam itu, muncul sebagai tanggapan kepada Dewan HAM PBB pekan lalu yang mendukung resolusi yang diusulkan Islandia untuk meninjau kembali pembunuhan tersebut."
Duterte dengan serius mempertimbangkan untuk memutus hubungan diplomatik dengan Islandia," kata Panelo dalam sebuah pernyataan.
"Resolusi Islandia yang diadopsi sangat sepihak, sempit, dan jahat," tambahnya.
Presiden Filipina itu meluncurkan penumpasan anti-narkoba pada tahun 2016, dan sejak itu polisi mengatakan, mereka telah membunuh lebih dari 5.300 tersangka perdagangan narkoba. Namun, kelompok HAM mengatakan, jumlah korban sebenarnya adalah empat kali lipat dari jumlah itu.
Tinjauan PBB muncul sebagai tambahan pada pemeriksaan awal yang telah diluncurkan oleh jaksa penuntut kejahatan perang dari Pengadilan Kriminal Internasional, yang ditinggalkan Filipina awal tahun ini. [ps/ft]
