Sebuah konferensi tengah digelar di Manama, Bahrain, sebagai bagian dari upaya untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel. Pertemuan bertajuk “Perdamaian Menuju Kesejahteraan” tersebut bertujuan merencanakan proyek-proyek ekonomi buat membangun wilayah Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Namun, pemerintah Palestina yang berkepentingan dengan hal itu telah menolak untuk hadir. Mereka menilai Konferensi Manama tidak untuk menghasilkan kesepakatan mewujudkan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.
Dalam jumpa pers di kantornya, Rabu (26/6), Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair al-Shun, lewat penerjemah, menjelaskan bahwa konferensi di Bahrain itu hanya akan menghasilkan penderitaan bagi rakyat Palestina. Alasannya, konferensi tersebut tidak didasari oleh niat yang tulus, namun banyak kepentingan dari para pengusaha real estate di Amerika.
Dubes Zuhair menegaskan bahwa Palestina memboikot konferensi itu karena menurutnya proyek-proyek besar yang sedang dirumuskan dalam Konferensi Manama, untuk menumbuhkan perekonomian di Tepi Barat dan Jalur Gaza, tidak akan berjalan lancar, karena tidak melibatkan Palestina.
Yang mengherankan menurutnya, adalah kenapa bantuan proyek ekonomi tersebut tidak diberikan langsung kepada Palestina untuk dikelola sendiri.
"Hal ini menunjukkan bahwa sudah sangat jelas untuk memberikan tipu daya di daerah Palestina. Nantinya, orang-orang israel-lah yang akan memasarkan proyek-proyek ini kepada tetangga-tetangga mereka yang ada di negara Arab dan juga kepada tetangga-tetangga lainnya yang ada di seluruh dunia ini terhadap proyek-proyek yang mereka bangun tersebut," kata Zuhair.
Menurut Zuhair, hal yang dituntut oleh bangsa Palestina hanyalah bebas dari penjajahan Israel. Dia menekankan kalau rakyat Palestina sudah merdeka dan berdaulat, maka bangsa Palestina akan mampu bangkit secara ekonomi, pendidikan, dan bidang lainnya.
Sejak beberapa bulan lalu, lanjutnya, pemerintah Israel telah merampas pendapatan yang menjadi hak Palestina, termasuk pajak. Selain itu, Israel juga mengambil uang jaminan bagi anak-anak syuhada Palestina.
Pada kesempatan itu, Zuhair berharap pemerintah dan rakyat Indonesia terus menyokong perjuangan palestina hingga memperoleh kemerdekaannya. Dia juga berterima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan oleh Indonesia kepada Palestina.
Amir Jamaah Muslimin Hizbullah Agus Priyono mengatakan semua pihak di Indonesia harus membantu perjuangan bangsa Palestina. Agus menilai Konferensi Manama hanya bertujuan memperpanjang penjajahan Israel terhadap Palestina.
Agus juga melihat ada upaya pecah belah antara negara-negara yang hadir dalam Konferensi Manama dan negara-negara yang menolak hadir atau tidak diundang.
"Apa yang dibicarakan di Bahrain atau Manama adalah ilegal dan harus ditolak. Karena rakyat Palestina sendiri tidak diajak bicara sebagaimana layaknya pihak yang akan menerima bantuan proyek seperti itu," ujar Agus.
Kemlu: Indonesia Belum Dapat Tanggapi Proposal Damai Usulan Amerika
Ditemui terpisah usai jumpa pers mingguan di kantornya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengakui pemerintah Indonesia belum bisa mengomentari proposal damai versi Presiden Amerika Donald Trump, yang digadang-gadang sebagai Kesepakatan Abad Ini.
Arrmanatha menegaskan posisi Indonesia dalam konflik Palestina-Israel adalah semua upaya penyelesaian damai dalam konflik tersebut harus melibatkan semua pihak bertikai. Selain itu, isu-isu yang dibahas harus komprehensif.
"Ketiga, tentunya harus menghormati kesepakatan internasional yang sudah disepakati sebelumnya dalam proses perundingan Israel dan Palestina-selama ini," tambah Arrmanatha.
Konferensi bertajuk “Perdamaian Menuju Kesejahteraan” yang digagas oleh Amerika itu menargetkan proyek-proyek ekonomi senilai US$ 50 miliar atau setara Rp 707 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar US$ 28 miliar atau Rp 396 triliun akan dialokasikan untuk wilayah Palestina di Tepi Barat dan Gaza. Lewat dana bantuan itu, juga akan dibangun 147 proyek pembangunan untuk Tepi Barat dan Gaza.
Konferensi Manama ini dihadiri oleh sejumlah negara Arab, termasuk Arab Saudi, Qatar, Mesir, dan Yordania. (fw/em)
