Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin (29/9) menyetujui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), meski Presiden terpilih Joko "Jokowi" Widodo tidak menyukainya namun tidak dapat mengubahnya sampai awal tahun depan untuk mendanai program-programnya.
Anggaran tersebut, dengan defisit 2,21 persen dari produk domestik bruto (PDB), diusulkan oleh pemerintah yang akan berakhir. Anggaran disahkan secara bulat setelah semua rincian disetujui oleh komite anggaran parlemen Minggu malam.
Anggaran tahun depan tidak menyertakan program-program reformasi Jokowi atau kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), yang diharapkan akan berlaku segera setelah Jokowi resmi menjabat pada 20 Oktober.
Jokowi dapat merevisi anggaran 2015 paling cepat awal tahun depan namun pengeluarannya akan dikekang karena anggaran negara terbatas pada defisit 3 persen PDB.
Minggu lalu, Jokowi mengkritik sebagian besar anggaran yang dirancang oleh Kementerian Keuangan, dengan mengatakan ia hanya diberi sedikit sekali keleluasaan karena sebagian besar anggaran disisihkan untuk pengeluaran wajib.
Jokowi ingin mengalokasikan lebih banyak uang untuk pengeluaran sosial dan pendidikan, yang belum ada dalam anggaran 2015.
Dalam pidatonya di DPR Senin, Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan pemerintahan yang akan berakhir dan komite anggaran telah menekan defisit untuk memberi lebih banyak ruang fiskal pada pemerintahan berikutnya. Hasilnya, defisit 2015 yang disetujui ada di bawah 2,32 persen dari yang awalnya diusulkan pada Agustus.
"Tingkat defisit yang lebih rendah mengantisipasi kebijakan-kebijakan fiskal baru dan menjamin ada ruang fiskal yang cukup untuk memfasilitasi periode transisi untuk pemerintahan baru," ujar Chatib, Senin.
Sekitar 17 persen dari pengeluaran total untuk 2015 masih dialokasikan untuk subsidi-subsidi energi sebesar Rp 344,7 triliun, atau lebih rendah daripada untuk 2014 karena pemotongan subsidi listrik.
Namun APBN 2015 sudah memiliki Rp 5 triliun untuk membantu warga miskin jika inflasi meningkat ketika peningkatan harga BBM bersubsidi berlaku.
Anggaran yang telah disetujui itu mengasumsikan ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,8 persen tahun depan dengan inflasi 4,4 persen. (Reuters)
