Lembaga tertinggi negara Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Selasa (15/10) menggelar rapat tertutup di gedung MPR/DPR dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian, dan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Budi Gunawan. Mereka membahas pengamanan pelantikan Presiden terpilih Joko Widodo dan wakilnya, Ma'ruf Amin.
Dalam jumpa pers seusai rapat, Ketua MPR Bambang Soesatyo menjelaskan rapat itu untuk memastikan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih dapat berjalan dengan khidmat, lancar, dan tertib.
"Alhamdulillah, penjelasan dari bapak panglima, penjelasan dari bapak Kapolri, dan penjelasan dari bapak kepala BIN bahwa situasi keamanan kondusif dan masih bisa diatasi dan diantisipasi dengan segala kemungkinannya untuk acara tanggal 20, jam 14:30, dapat berjalan dengan aman dan tertib," kata Bambang.
Bambang menambahkan TNI dan Polri mengerahkan kekuatan penuh dengan segala perlengkapan dan peralatan keamanan yang dimiliki buat mengamankan perjalanan presiden dan wakil presiden terpilih dari istana ke gedung MPR/DPR, kemudian kembali ke istana.
Pengamanan ketat juga dilakukan terhadap tamu-tamu negara yang akan menghadiri acara pelantikan presiden dan wakil presiden. Mulai dari kedatangan mereka di Bandar Udara Halim Perdanakusumah, Bandar Udara Soekarno Hatta hingga tempat mereka menginap di sejumlah hotel di Jakarta. Pengamanan serupa juga dilakukan kepada semua anggota MPR dan DPR.
Dia menegaskan parlemen, Panglima TNI, Kepala Polri, dan Kepala BIN berpesan kepada seluruh rakyat Indonesia supaya ikut membantu kelancaran acara pelantikan presiden dan wakil presiden berlangsung khidmat. Sebab hal ini akan membawa kesan positif bangsa dan negara Indonesia kepada masyarakat internasional.
Bambang menambahkan, TNI dan Polri mengerahkan kekuatan penuh dengan segala perlengkapan dan peralatan keamanan untuk mengamankan perjalanan presiden dan wakil presiden terpilih dari istana ke gedung MPR/DPR, kemudian kembali ke istana.
Pengamanan ketat juga dilakukan terhadap tamu-tamu negara yang akan menghadiri acara pelantikan presiden dan wakil presiden. Mulai dari kedatangan mereka di Bandar Udara Halim Perdanakusumah, Bandar Udara Soekarno Hatta hingga tempat mereka menginap di sejumlah hotel di Jakarta. Pengamanan serupa juga dilakukan kepada semua anggota MPR dan DPR.
Dia menegaskan parlemen, Panglima TNI, Kepala Polri, dan Kepala BIN berpesan kepada seluruh rakyat Indonesia supaya ikut membantu kelancaran acara pelantikan presiden dan wakil presiden. Sebab hal ini akan membawa kesan positif bangsa dan negara Indonesia kepada masyarakat internasional.
Menurut Bambang, akan ada dua kepala negara, empat kepala pemerintahan, sembilan utusan khusus, dan lebih dari 157 duta besar asing dijadwalkan menghadiri acara pelantikan presiden dan wakil presiden tersebut. Namun dia tidak menyebutkan asal kepala negara dan empat kepala pemerintahan yang akan datang itu.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pelantikan presiden dan wakil presiden merupakan acara sakral yang berlangsung setiap lima tahun, sehingga harus berjalan khidmat dan tertib.
"Kami mengimbau seluruh rakyat Indonesia agar kita bisa melaksanakan peristiwa lima tahunan ini secara baik, lancar tertib, dan khidmat, untuk bisa saling menghormati, saling menghargai, dan bergotong royong membangun negara Indonesia ke depan," ujar Puan.
Panglima TNI, Kepala Polri, dan Kepala BIN tidak ikut memberikan keterangan dalam jumpa pers tersebut. Mereka hanya berdiri.
Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono menegaskan, lembaganya tidak akan mengeluarkan surat izin bagi masyarakat yang akan melakukan unjuk rasa mulai 15 hingga 20 Oktober 2019. Hal itu dilakukan dalam rangka pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024.
Gatot menyatakan, langkah itu diperlukan sebagai bentuk diskresi dari aparat keamanan agar prosesi pelantikan presiden-wakil presiden berlangsung kondusif dan khidmat. Apalagi, lanjutnya, beberapa kepala negara dan duta besar negara sahabat akan menghadiri prosesi pelantikan tersebut.
“Apabila ada yang menyampaikan surat pemberitahuan tentang ada penyampaian aspirasi, kami tidak akan memberikan surat tanda penerimaan terkait itu. Setelah tanggal 20 aspirasi seseorang boleh disampaikan seperti itu,” ungkap Gatot.
Gatot menjelaskan pihak TNI akan menjadi pemimpin operasi keamanan saat prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden tersebut. Pihak kepolisian tambahnya akan menjadi elemen pendukung dari TNI dalam operasi itu. (fw/ka)
