DPR Amerika Serikat meloloskan rancangan undang-undang pada Selasa (11/3) untuk mencegah penutupan sebagian operasi pemerintah dan mendanai lembaga federal hingga September, memberikan momentum penting saat proses tersebut saat ini bergerak ke Senat, di mana dukungan bipartisan akan dibutuhkan untuk menyelesaikannya.
Partai Republik membutuhkan dukungan luar biasa dari anggota mereka untuk meloloskan langkah pendanaan itu , dan mereka mendapatkannya dalam pemungutan suara DPR dengan perbandingan 217 lawan 213.
Di Senat, mereka akan membutuhkan dukungan dari sedikitnya delapan anggota Partai Demokrat untuk membawa RUU tersebut ke meja Presiden Donald Trump. Ini adalah salah satu ujian legislatif terbesar sejauh ini dari masa jabatan kedua presiden Trump, yang mendorong Wakil Presiden JD Vance untuk mengunjungi Capitol Hill pada Selasa pagi untuk menggalang dukungan.
Ketua DPR Mike Johnson berhasil memajukan RUU tersebut, yang pada dasarnya ditentang Partai Demokrat. Strategi Johnson ini didukung oleh Trump, yang meminta Partai Republik untuk "tetap BERSATU — TANPA PERBEDAAN PENDAPAT — dan Berjuang ketika waktunya tepat."
Para anggota DPR mengatakan RUU tersebut akan memangkas $13 miliar belanja nonpertahanan dari tingkat tahun anggaran 2024 dan meningkatkan belanja pertahanan sebesar $6 miliar, yang merupakan perubahan yang cukup datar untuk kedua kategori tersebut jika dibandingkan dengan total pengeluaran diskresioner hampir $1,7 triliun.
RUU tersebut tidak mencakup sebagian besar pengeluaran pemerintah, termasuk Jaminan Sosial dan Medicare. Pendanaan untuk kedua program tersebut berjalan otomatis dan tidak ditinjau secara berkala oleh Kongres.
Demokrat sebagian besar khawatir tentang keleluasaan yang diberikan RUU tersebut kepada pemerintahan Trump dalam mengambil keputusan pengeluaran. Mereka sudah khawatir dengan upaya pemerintah untuk melakukan pemotongan besar-besaran melalui Departemen Efisiensi Pemerintah, atau DOGE, yang dijalankan oleh miliarder penasihat Trump, Elon Musk. Mereka mengatakan RUU pengeluaran akan mendorong upaya tersebut.
RUU pengeluaran biasanya disertai dengan arahan pendanaan khusus untuk program-program utama, tetapi ratusan arahan tersebut tidak berlaku lagi berdasarkan undang-undang tersebut. Jadi, pemerintah akan memiliki lebih banyak keleluasaan untuk menyusun kembali prioritas. [ab/uh]
Forum