Dewan Keamanan (DK) PBB, pada Kamis (27/4), dengan suara bulat menuntut pimpinan Taliban Afghanistan segera mencabut pembatasan pada akses perempuan terhadap pendidikan dan pekerjaan. Mereka mengutuk larangan yang diberlakukan baru-baru ini terhadap staf lokal perempuan yang bekerja untuk PBB.
"Pembatasan ini belum pernah terjadi dalam sejarah PBB, dan mereka membahayakan kehadiran PBB di Afghanistan," kata Duta Besar Uni Emirat Arab, Lana Nusseibeh, tentang dekrit terbaru tersebut.
Uni Emirat Arab dan Jepang bersama-sama menyusun resolusi yang mengungkap "keprihatinan yang mendalam atas semakin dikikisnya rasa hormat terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar perempuan dan anak perempuan di Afghanistan oleh Taliban." Lebih dari 90 negara mensponsori langkah tersebut.
Resolusi DK PBB mengatakan larangan perempuan Afghanistan bekerja untuk PBB dan organisasi nonpemerintah di Afghanistan "akan berdampak negatif dan sangat parah" pada operasi PBB di negara itu, termasuk pengiriman bantuan yang dapat menyelamatkan nyawa dan sejumlah layanan dasar.
"Dekrit Taliban menyebabkan kerusakan yang tidak bisa diperbaiki di Afghanistan," kata Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Robert Wood. "Mereka menghapus perempuan dan anak perempuan dari masyarakat. Mereka juga menjauhkan Taliban dari keinginannya untuk menormalisasi hubungan dengan komunitas internasional."
Pemungutan suara pada Kamis dilakukan sementara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres berencana menjadi tuan rumah pertemuan tertutup utusan khusus di Afghanistan dari beberapa negara di Doha, Qatar, pada 1 dan 2 Mei. Mereka akan membahas apa yang harus dilakukan setelah tindakan keras Taliban terhadap perempuan yang semakin intensif.
Taliban merebut kembali kekuasaan pada Agustus 2021 ketika pasukan Amerika Serikat dan NATO keluar dari negara itu setelah hampir 20 tahun terlibat perang di Afghanistan. [ka/rs]
Forum