Tautan-tautan Akses

Diduga Berkhianat dan Hasut Militer untuk Memberontak, Pemerintah Nigeria Dakwa 10 Demonstran


Sejumlah demosntran yang ditahan tampak berada di dalam sel dalam persidangan yang digelar di Abuja, Nigeria, pada 2 September 2024. (Foto: AP/Olamikan Gbemiga)
Sejumlah demosntran yang ditahan tampak berada di dalam sel dalam persidangan yang digelar di Abuja, Nigeria, pada 2 September 2024. (Foto: AP/Olamikan Gbemiga)

Nigeria pada Senin (2/9) mendakwa 10 orang dengan tuduhan melakukan pengkhianatan dan bersekongkol untuk menghasut militer melakukan pemberontakan, pascademonstrasi nasional bulan lalu. Demonstrasi yang diikuti ribuan orang itu bertujuan untuk memprotes krisis biaya hidup di negara tersebut.

Protes itu dibalas dengan tindakan keras yang mematikan oleh pasukan keamanan. Amnesty International mengatakan setidaknya 13 orang tewas dalam aksi penindakan itu. Pasukan keamanan membantah menggunakan kekuatan mematikan dalam menjalankan tugasnya.

Sepuluh orang yang didakwa di Pengadilan Tinggi Federal Abuja itu mengaku tidak bersalah. Pengacara hak asasi manusia Inibehe Effiong mengatakan jika terbukti bersalah, sepuluh orang itu berpotensi dijatuhi hukuman mati.

Dalam dokumen pengadilan yang dilihat kantor berita Reuters, jaksa penuntut mengatakan para pengunjuk rasa berniat mengacaukan Nigeria dan “bersama-sama bersekongkol untuk melakukan tindak pidana dan pengkhianatan.”

Jaksa juga mengajukan lima dakwaan lain terhadap para terdakwa berdasarkan hukum pidana negara itu, termasuk menghasut militer untuk melakukan pemberontakan, membakar gedung-gedung pemerintah, dan mengganggu ketentraman umum.

Pengacara para demonstran meminta pembebasan dengan jaminan, yang langsung ditentang oleh jaksa.

Persidangan mereka diperkirakan akan dimulai sekitar tanggal 11 September.

Amnesty International mendesak pemerintah untuk membebaskan semua orang yang ditangkap selama demonstrasi itu tanpa syarat. Mereka mengatakan pengadilan itu dilangsungkan untuk membenarkan penahanan para pengunjuk rasa secara tidak sah. Direktur Amnesty Internasional di Nigeria, Isa Sanusi, mengatakan “ini adalah tuduhan yang sangat mengada-ada dan harus segera dicabut.”

Warga Nigeria menyalahkan reformasi ekonomi yang dilakukan oleh Presiden Bola Tinubu, yang menjabat sejak Mei 2023, sebagai penyebab kesulitan ekonomi, yang diperparah dengan inflasi dua digit setelah mata uang negara itu didevaluasi. Hal ini diperburuk dengan kenaikan harga bensin dan listrik. [em/ka]

Forum

Recommended

XS
SM
MD
LG