Walikota ibukota Turki, Ankara, mengundurkan diri setelah mendapat tekanan dari Presiden Recep Tayyip Erdogan. Dalam beberapa minggu terakhir, Erdogan telah memaksa enam walikota dari partai AKP yang berkuasa mengundurkan diri sebagai bagian dari upaya merevitalisasi partai menjelang pemilu yang akan segera dilaksanakan.
Pengunduran diri Walikota Ankara Melih Gokcek menyusul tekanan kuat Presiden Recep Tayyip Erdogan selama beberapa minggu, memuncak dengan presiden secara terbuka memperingatkan walikota itu mengenai konsekuensi berat jika ia tidak mengundurkan diri.
Dalam pidato pengunduran dirinya, Gokcek menegaskan bukan kehendaknya mengundurkan diri setelah 23 tahun menjabat.
"Saya berhenti bukan karena saya gagal. Saya berhenti karena Erdogan meminta saya berhenti. Saya mematuhi perintah Erdogan dan meninggalkan jabatan saya," ungkapnya.
Gokcek adalah walikota keenam dari Partai AKP, Partai Erdogan, yang berkuasa yang dipaksa mengundurkan diri oleh presiden dalam beberapa minggu ini. Mereka yang mundur adalah walikota beberapa kota terbesar di Turki, termasuk Istanbul. Pembersihan itu bagian dari upaya Erdogan merevitalisasi partai tersebut setelah kinerja yang buruk dalam referendum tahun ini untuk memperluas kekuasaan presiden negara itu.
Referendum itu disahkan dengan kemenangan tipis, dan ditolak di banyak kota terbesar di Turki, termasuk Ankara dan Istanbul, yang selama ini menjadi kubu presiden. Sementara jajak pendapat terus memungkinkan Partai AKP memimpin, jajak pendapat yang sama mengindikasikan semakin banyak pemilih yang belum menentukan pilihan dan berkurangnya suara pendukung.
Analis politik Atilla Yesilada dari Global Source Partners mengatakan karena pemilihan presiden dan pemilu dijadwalkan tahun 2019, Erdogan tahu apa yang harus dilakukan.
"Bahwa AKP kehilangan dukungan sangat jelas. Jadi, Presiden Erdogan berpikir dengan mengganti walikota dan pejabat pemerintah daerah yang tidak populer, yang menurutnya tidak lagi bergairah untuk melayani masyarakat, ia bisa mengubah situasi," ulas Yesilada.
Pemecatan walikota yang terus berlangsung menuai tantangan yang belum pernah terjadi terhadap wewenang Erdogan. Beberapa walikota mengundurkan diri hanya setelah presiden menyampaikan ancamannya berulangkali. Menurut pengamat, presiden terbiasa tuntutannya segera dipatuhi.
Karena Turki dalam keadaan darurat sejak kudeta yang gagal tahun lalu, Erdogan punya wewenang besar untuk menyingkirkan walikota terpilih dari jabatan. Wewenang itulah yang ia gunakan pada lebih dari 80 kesempatan melawan walikota yang termasuk dalam partai HDP yang pro-Kurdi. Pemecatan walikota oleh Erdogan juga disertai pembersihan serupa terhadap pejabat partai dan pejabat lokal yang terus berlanjut untuk tingkat nasional.
Analis Yesilada memperingatkan, strategi Erdogan mungkin salah. Semakin banyak laporan tentang meningkatnya perselisihan di dalam Partai AKP yang berkuasa, meskipun hanya sedikit anggota yang berani bicara secara terbuka.
Namun, para analis memperingatkan, pertaruhan Erdogan merevitalisasi partainya dengan mengorbankan walikotanya bisa menjadi bumerang mengingat pemilih cenderung memprihatinkan inflasi dua digit yang terus meningkat dan pengangguran di Turki, bersamaan menurunnya nilai tukar mata uang. [ka/al]
