Arab Saudi, yang telah terlibat dalam pembicaraan dengan Israel yang diperantarai AS untuk kemungkinan menormalisasi hubungan, Selasa (26/9) mengirimkan satu delegasi ke wilayah pendudukan Tepi Barat untuk pertama kalinya dalam tiga dekade.
Delegasi itu dipimpin oleh duta besar Saudi nonresiden di teritori Palestina, Nayef al-Sudairi, yang dijadwalkan bertemu dengan presiden Palestina Mahmud Abbas dan diplomat top Palestina Riyad al-Maliki.
Sudairi, utusan kerajaan kaya minyak itu untuk Yordania, bulan lalu juga ditunjuk untuk wilayah Palestina dan diangkat sebagai konsul jenderal untuk Yerusalem.
Delegasi itu, yang melewati jalan darat dari Yordania, adalah yang pertama dari Arab Saudi yang mengunjungi Tepi Barat sejak Perjanjian Oslo 1993. Perjanjian tersebut dimaksudkan untuk membuka jalan bagi diakhirinya konflik Israel-Palestina.
Kunjungan Saudi itu berlangsung sementara Washington memimpin pembicaraan antara Israel dan Arab Saudi, penjaga dua tempat paling suci bagi umat Islam mengenai normalisasi yang akan menandai perubahan penting untuk Timur Tengah.
Pembicaraan itu mencakup jaminan keamanan bagi Arab Saudi dan bantuan untuk program nuklir sipil, menurut para pejabat yang mengetahui perundingan itu dan berbicara kepada kantor berita AFP dengan syarat anonim.
Israel pada tahun 2020 membangun hubungan dengan Uni Emirat Arab, Bahrain dan Maroko, tetapi Arab Saudi sejauh ini menahan diri untuk tidak mengikuti jejak itu sebelum konflik Israel dengan Palestina terselesaikan.
Namun, putra mahkota Saudi dan penguasa de facto, Mohammed bin Salman, pekan lalu mengatakan kedua pihak “semakin dekat”
Dalam beberapa bulan ini Israel telah mengirim delegasi ke Arab Saudi untuk berpartisipasi dalam acara olah raga dan kegiatan lainnya termasuk sebuah sidang UNESCO.
PM Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kepada PBB Jumat lalu bahwa ia yakin “kita berada pada titik puncak” dari “perdamaian bersejarah antara Israel dan Arab Saudi.”
Abbas, 87, sebelumnya menyatakan keberatan yang kuat dari Palestina. "Mereka yang berpikir bahwa perdamaian dapat terwujud di Timur Tengah tanpa rakyat Palestina menikmati hak nasional sah mereka secara penuh telah keliru,” katanya dalam sidang Majelis Umum PBB.
Perjanjian Oslo 1993 dimaksudkan untuk mengarah ke pembentukan negara Palestina merdeka. Tetapi perundingan yang macet bertahun-tahun dan kekerasan maut telah membuat resolusi damai bagi konflik itu menjadi mimpi yang sukar dicapai. [uh/lt]
Forum