Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada keseluruhan pada 2020 diperkirakan berada pada kisan minus 1,1 persen hingga 0,2 persen. Merosotnya angka pertumbuhan ekonomi ini dipengaruhi kontraksi ekonomi pada kuartal kedua dan ketiga, yang pertumbuhannya mencapai angka minus. Dari pengamatan CORE Indonesia, pertumbuhan masih akan terkontraksi dan diperkirakan mencapai minus 2 persen.
Menurut Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, angka ini masih lebih ringan dibandingkan kuartal kedua yang mencapai 5,3 persen. Meski memprediksi akan sedikit ada trend yang lebih baik, pemerintah harus terus mewaspadai kondisi yang tidak pasti setelah kuartal ketiga. Dalam sebuah webinar dengan tema “Resesi di Depan Mata; Indonesia Harus apa?”, Selasa (25/8), Faisal mengingatkan pemerintah agar tidak hanya memperhatikan sisi teknis saja, namun juga memperhatikan trend pertumbuhan ekonomi ke depan.
“Bukan dari sisi resesinya saja sebetulnya yang saya khawatirkan, tapi apa yang terjadi setelah kuartal tiga, itu karena ketidakpastiannya tinggi. Kenapa begitu, karena concern kita adalah tantangan kedepan atau risiko kedepan setelah itu adalah bagaimana seandainya perekonomian kita setelah kuartal tiga ini mungkin membaik, tapi tingkat pertumbuhannya itu sangat rendah dalam jangka waktu yang lebih lama,” ulasnya.
Faisal menambahkan, ketidakpastian ini juga dipengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap penanganan pandemi corona. Oleh karena itu menurutnya penanganan di bidang kesehatan perlu jadi prioritas sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah turut meningkat. Dari Rp 695 triliun alokasi anggaran pemulihan ekonomi nasional PEN, komponen untuk kesehatan mendapatkan anggaran sekitar Rp 87,5 triliun.
KADIN Minta Pemerintah Tegas
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Shinta Kamdani, mengapresiasi upaya pemerintah yang menghadirkan program PEN. Namun, Shinta yang mewakili sektor pengusaha, meminta ketegasan pemerintah dalam penerapan aturan maupun implementasi skema bantuan untuk masyarakat yang terdampak ekonominya akibat perebakan virus corona. Perbaikan yang dimaksud Shinta juga berkaitan lambannya penyerapan dana stimulus yang akan diberikan, yang ini berkaitan dengan birokrasi yang masih panjang serta lamanya proses penerimaan bantuan.
Shinta menjelaskan, “Penyerapan tidak hanya dana stimulus PEN ya, jadi kita lihat dari segi penyerapan APBN, APBD, ini juga sangat rendah. Dan memang unsur kehati-hatian ini sangat penting, tapi juga banyak yang kemudian ini menjadi satu batu halangan untuk bisa diproses, padahal kebutuhannya sudah sangat besar. Hari-hati boleh tapi mungkin ada sistemnya bagaimana supaya jangan sampai berlarut-larut, sampai berbulan-bulan, akhirnya tidak dapat-dapat juga.”
Serapan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Baru 25%
Mukhamad Misbakhun, Anggota Komisi XI DPR RI mengatakan, program pemulihan ekonomi nasional oleh pemerintah sudah sesuai dengan alurnya, namun perlu didorong agar stimulus ekonomi dapat sampai ke semua masyarakat yang terdampak. Sampai saat ini, serapan dana pada program pemulihan ekonomi masih mencapai 25 persen, yang ini menjadi kendala bagi pelaku usaha untuk terus menggerakkan roda perekonomian. Misbakhun menyoroti kelompok ekonomi bawah dan menengah yang masih rentan, yang belum tersentuh bantuan pemerintah.
“Apa yang dilakukan oleh pemerintah, yang selama ini sudah ada itu perlu ditambahkan kalau menurut saya. Program insentif terhadap kelompok ini, kenapa, ada kelompok kelas menengah rentan yang selama ini belum dilakukan upaya yang optimum. Komponen rumah tangga ini mengalami kontraksi ini yang belum. Kemudian ada kelompok usaha-usaha tertentu, kalau tadi itu individual, dan kemudian ada kelompok usaha yang kelas bawah bukan, tapi kelas menengah, tapi mereka masih rentan juga, tapi belum besar,” ujar Misbakhun.
Sementara itu, Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal juga menilai perlu ada upaya kuat agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK, yang secara langsung akan menekan kontraksi ekonomi di kuartal ketiga ini.
“Jadi, perlu ada langkah-langkah strategis, yang mencoba untuk tidak ada gelombang PHK yang lebih jauh lagi, jadi kita usahakan yang bekerja tetap bisa bekerja, terutama ini yang karyawan. Bagi yang sekarang masih bisa bekerja, tapi kemudian perusahaan-perusahaannya ini terancam karena memang dari sisi cash flow-nya sudah betul-betul seret, ya memang berarti perlu ada stimulus yang mengarah kepada institusi atau perusahaannya, tapi yang di-link-kan dengan upaya supaya karyawannya jangan di PHK,” tukasnya.
Pemerintah Telah Lakukan Berbagai Upaya
Staf Khusus Komunikasi Strategis, Menteri Keuangan RI, Yustinus Prastowo, memastikan pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia, sambil sekaligus melakukan penanganan di bidang kesehatan.
Berbagai skema pembiayaan untuk membantu masyarakat yang terdampak telah dilakukan, termasuk penundaan kredit untuk usaha kecil menengah (UKM) dengan penjaminan kredit modal kerja, insentif pajak, hingga batuan sosial. Yustinus Prastowo menambahkan, saat ini sedang disusun skema stimulus baru untuk usaha super mikro, yang merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional.
“Pemerintah sedang menyusun satu skema stimulus baru, yaitu dukungan kredit untuk usaha super mikro, istilahnya super mikro, ini pernah disampaikan oleh pak Menko (Perekonomian) Pak Airlangga, untuk para peserta KUR dan lain-lain itu berhak mendapatkan pinjaman, plafonnya akan ditentukan, bisa sampai lima ratus juta nantinya tetapi ada ketentuannya. Yang sampai sepuluh juta rupiah untuk modal kerja itu tanpa bunga, atau bunga disubsidi penuh, lebihnya itu subsidinya gradual. Ini kan bentuk dukungan juga.” [pr/em]
