Anggota parlemen di negara bagian Oklahoma, Amerika Serikat, kini mempertimbangkan rencana untuk mulai mengumpulkan informasi tentang status imigrasi siswa dan orang tua di sekolah-sekolah negeri. Rencana tersebut merupakan langkah yang menurut sebagian pejabat sekolah setempat akan mereka tolak pemberlakuannya.
Sekolah-sekolah di Oklahoma akan mencatat status imigrasi orang tua dan siswa saat pendaftaran berdasarkan proposal dari pengawas sekolah negara bagian Ryan Walters.
“Aturan kami seputar pendataan imigrasi ilegal hanya itu, untuk menghitung berapa banyak siswa imigran yang tidak memiliki status hukum yang ada di sekolah-sekolah kami,” kata Walters.
Dalam empat tahun terakhir, Walters mengatakan bahwa ia memperkirakan Oklahoma menghabiskan lebih dari $470 juta dolar (sekitar Rp7,65 triliun) untuk mendidik anak-anak migran tanpa dokumen.
Pengawas lembaga pendidikan negeri di Oklahoma itu menambahkan: “Itu semua adalah sumber daya. Itu adalah personel yang harus dipindahkan dari dalam tahun ajaran untuk memenuhi kebutuhan para siswa tersebut. Itu adalah jumlah siswa yang informasinya tidak kami miliki.”
Para anggota parlemen Oklahoma sedang membahas aturan yang diusulkan itu, yang akan mencatat tetapi tidak mencegah migran tanpadokumen untuk bersekolah di sekolah-sekolah negeri.
Samira Izaguirre datang ke Amerika Serikat dari Meksiko lebih dari 20 tahun yang lalu. Izaguirre, yang merupakan imigran sah dan ibu dari enam anak itu, mengatakan bahwa aturan yang diusulkan tersebut dapat berarti lebih sedikit anak-anak tanpa dokumen yang dapat mengakses pendidikan.
“Anak-anak seharusnya tidak dilibatkan dalam urusan politik,” kata Izaguirre, orang tua murid di Oklahoma.
Di Tulsa, administrator Union Public Schools memberi tahu orang tua bahwa mereka tidak akan mengumpulkan informasi tentang status imigrasi para siswa dan orang tua mereka.
Sebuah pernyataan dari juru bicara distrik Christopher Payne mengutip keputusan Mahkamah Agung tahun 1982 yang menyatakan bahwa semua anak berhak atas pendidikan publik terlepas dari status imigrasi mereka.
Fernando Baquera, seorang guru di Oklahoma yang menentang aturan yang diusulkan itu, mengatakan bahwa aturan tersebut sudah menimbulkan ketakutan.
“Tidaklah benar bagi Anda untuk menimbulkan ketakutan pada siswa dan kemudian mencoba mendorong mereka keluar dari pendidikan gratis yang menurut Konstitusi kita dimiliki oleh setiap orang, terlepas dari siapa Anda atau dari mana Anda berasal,” kata Baquera.
Namun, keinginan Walters untuk mendata siswa yang tidak berdokumen tampak masuk akal bagi Todd Huston, seorang warga Oklahoma.
“Apa yang sebenarnya diusulkan Ryan Walters, yang sangat adil, membantu sekolah mengetahui apa yang perlu mereka alokasikan,” ujarnya.
Usulan Walters itu mencerminkan kekhawatiran sebagian orang tua di Oklahoma, kata anggota dewan sekolah Tulsa E’Lena Ashley.
“Terkadang dia mengatakan hal-hal sulit yang tidak ingin dikatakan orang. Mereka ingin tahu bahwa anak-anak mereka aman dan mereka ingin tahu bahwa mereka dapat dididik dengan benar di ruang kelas dan merasa nyaman,” kata Ashley.
Walters mengatakan bahwa ia diwajibkan oleh hukum untuk memberikan informasi tentang status imigrasi siswa sekolah kepada otoritas lain.
“Jika seorang pejabat penegak hukum datang dan meminta informasi, kami secara hukum diwajibkan untuk memberikan informasi tersebut,” tambah Walters.
Setelah dewan sekolah negara bagian memberikan suara untuk mengirimkan aturan imigrasi yang diusulkan ke pihak legislatif, Gubernur Oklahoma Kevin Stitt minggu lalu mencopot tiga anggota dewan, dengan alasan nilai ujian nasional yang rendah dan apa yang disebutnya “drama politik yang tidak perlu.” [lt/rs]
Forum