Tautan-tautan Akses

Dewan Keamanan PBB Setuju Penunjukan Utusan Khusus untuk Afghanistan


Sejumlah perempuan di Kabul, Afghanistan, 23 Mei 2023. PBB meloloskan resolusi yang akan menunjuk utusan khusus untuk Afghanistan, Jumat, 29 Desember 2023. (Foto: Ebrahim Noroozi/AP Photo)
Sejumlah perempuan di Kabul, Afghanistan, 23 Mei 2023. PBB meloloskan resolusi yang akan menunjuk utusan khusus untuk Afghanistan, Jumat, 29 Desember 2023. (Foto: Ebrahim Noroozi/AP Photo)

Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat (29/12) menyetujui resolusi yang menyerukan penunjukan utusan khusus untuk Afghanistan untuk meningkatkan hubungan dengan negara itu dan para pemimpin Taliban.

Resolusi itu adalah tindak lanjut laporan penilaian independen yang dirilis pada November. Laporan itu menyarankan keterlibatan yang lebih besar dengan Afghanistan setelah Taliban kembali berkuasa pada Agustus 2021.

Resolusi itu juga meminta Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres untuk menunjuk utusan khusus untuk mempromosikan rekomendasi-rekomendasi dalam laporan independen itu, terutama terkait gender dan hak-hak asasi manusia.

Resolusi itu diadopsi setelah 13 anggota DK PBB menyetujuinya, sedangkan Rusia dan China abstain.

"UEA (Uni Emirat Arab) dan Jepang sangat meyakini penilaian independen menjadi dasar terbaik untuk diskusi ke depan," kata Duta Besar Jepang untuk PBB, Yamazaki Kazuyuki, sebelum pengambilan suara.

“Resolusi ini menyoroti perlunya meningkatkan keterlibatan internasional dengan cara yang lebih koheren, terkoordinasi dan terstruktur, seperti yang dinyatakan dalam penilaian independen.”

Uni Emirat Arab dan Jepang mempunyai tanggung jawab untuk mengangkat situasi di Afghanistan di Dewan Keamanan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas masalah ini.

Pemerintahan Taliban tidak diakui secara resmi oleh negara atau badan-badan dunia mana pun. PBB menyebut pemerintahan itu sebagai "Otoritas de facto Taliban."

Para pejabat Taliban awalnya menjanjikan akan menerapkan aturan Islam konvensional yang lebih lunak dan menjadi ciri kekuasaan mereka pada masa pertama kekuasaan dari 1996 hingga 2001. Namun, sejumlah pembatasan, terutama yang mempengaruhi perempuan, mulai pelan-pelan diterapkan.

Remaja putri mulai dilarang mengikuti pendidikan sekolah menengah dan perempuan dewasa juga dilarang berkuliah di universitas. Pembatasan-pembatasan itu memicu kemarahan dunia dan unjuk rasa di sejumlah kota-kota di Afghanistan.

Pada November 2022, perempuan dilarang memasuki taman-taman, pusat kebugaran, pasar malam, dan pemandian umum.

“Amerika Serikat sangat mendukung seruan resolusi untuk penunjukan utusan khusus PBB untuk Afghanistan,” kata perwakilan AS setelah resolusi tersebut disetujui.

“Seorang utusan khusus akan mempunyai posisi yang baik untuk mengoordinasikan keterlibatan internasional di Afghanistan, termasuk dengan aktor dan pemangku kepentingan politik Afghanistan yang relevan.” [ft]

Recommended

XS
SM
MD
LG