Departemen Kehakiman Amerika hari Selasa (1/9) mengatakan sedang melakukan reformasi kepatuhan di FBI untuk meminimalkan kesalahan ketika melakukan penyadapan telepon, menyusul terungkapnya informasi bahwa FBI banyak membuat kesalahan dalam penyelidikan terhadap kampanye pemilihan Presiden Donald Trump tahun 2016 lalu.
Jaksa Agung William Barr merilis dua memo baru yang menguraikan perubahan besar, termasuk pembentukan kantor baru audit internal, serta daftar langkah tambahan yang harus dilakukan FBI sebelum mengajukan aplikasi ke Pengadilan Pengawasan Intelijen Asing FISC.
Berdasarkan protokol baru itu, jika FBI ingin memonitor komunikasi seorang pejabat atau kandidat terpilih, maka direktur FBI harus terlebih dahulu mempertimbangkan untuk memberikan alasan kepada target, dan permohonan penyadapan telepon harus disetujui oleh jaksa agung.
“Reformasi tambahan yang diumumkan hari ini, yang kami lakukan secara intensif bersama kantor Kejaksaan Agung, akan membangun upaya FBI meningkatkan kepatuhannya,” ujar Direktur FBI Christopher Wray dalam sebuah pernyataan.
Reformasi itu akan meredam kecaman terhadap badan yang dinilai salah langkah dalam penyelidikan awal soal apakah tim kampanye presiden Trump tahun 2016 berkolusi dengan Rusia atau tidak. Operasi itu dikenal sebagai “Operation Crossfire Hurricane.”
Desember lalu, inspektur jendral di Departemen Kehakiman merilis laporan utama yang mengkaji aplikasi FISA FBI untuk memata-matai Carter Page, mantan penasehat kampanye Trump. Ia mendapati 17 kesalahan besar dalam aplikasi FBI itu, kesalahan-kesalahan yang sangat substansial, sehingga mendorong hakim Pengadilan Pengawasan Intelijen Asing mengeluarkan teguran publik yang sangat jarang terjadi, terhadap FBI.
Temuannya juga menyebabkan tuntutan pidana terhadap mantan pengacara FBI Kevin Clinesmith, yang pada Agustus lalu mengaku bersalah telah merekayasa email yang digunakan sebagai landasan untuk memperbarui aplikasi guna memantau Page. [em/lt]
