BANGKOK, THAILAND —
Kehadiran demonstrasi oposisi berkurang tajam hari Kamis setelah Senat Thailand membatalkan RUU amnesti kontroversial awal minggu ini dan pemimpin demonstran mengancam akan meningkatkan demonstrasi-demonstrasi tersebut.
Di distrik keuangan Silom, puluhan ribu warga minggu lalu berdemo menentang RUU Amnesti terselubung. yang dengan cepat diajukan ke Parlemen oleh Partai Pheu Thai yang berkuasa. Kini hanya beberapa ratus orang yang mendesak pemerintah untuk mundur dan mengimbau pemilu baru serta kecaman-kecaman lain mengenai reformasi konstitusi.
Para pengecam RUU amnesti menuduh pemerintahan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra menyalah gunakan mayoritasnya di DPR setelah membuat perubahan terhadap RUU itu pada menit-menit terakhir yang sebelumnya ditujukan bagi demonstran tingkat bawah pada konflik politik Thailand dalam beberapa tahun terakhir ini.
Perubahan tersebut memperluas amnesti sehingga mencakup dari tahun 2004 sampai sekarang dan termasuk kasus-kasus korupsi. RUU baru tersebut dipandang menguntungkan bekas pemimpin Thaksin Shinawatra, kakak laki-laki Perdana Menteri agar bisa kembali ke Thailand dan menghindari tuduhan korupsi. Thaksin hidup dalam pengasingan sejak 2008 untuk menghindari hukuman dua tahun penjara karena korupsi.
Anggota pemerintah lainnya, termasuk perdana menteri Yingluck Shinawatra juga akan terlindungi dari penyelidikan korupsi hingga kebijakan ekonomi kerakyatan sejak berkuasa tahun 2011.
Para pengusaha dan kelompok masyarakat madani menentang RUU itu dengan alasan meremehkan aturan hukum.
Tapi upaya-upaya untuk meneruskan demonstrasi dengan himbauan pemogokan selama tiga haru serta tindakan pembangkangan sipil gagal mendapat dukungan.
Tokoh demonstrasi dan wakil ketua Partai Demokrat yang beroposisi, Suthep Thaugsuban mengatakan ia berencana menghimbau peningkatan demonstrasi akhir minggu ini.
Perdana Menteri Yingluck dan beberapa pemimpin bisnis menyerukan diakhirinya demonstrasi itu karena khawatir akan kerugian ekonomi. Para investor asing juga telah menarik saham dan surat-surat berharga di Thailand.
Di distrik keuangan Silom, puluhan ribu warga minggu lalu berdemo menentang RUU Amnesti terselubung. yang dengan cepat diajukan ke Parlemen oleh Partai Pheu Thai yang berkuasa. Kini hanya beberapa ratus orang yang mendesak pemerintah untuk mundur dan mengimbau pemilu baru serta kecaman-kecaman lain mengenai reformasi konstitusi.
Para pengecam RUU amnesti menuduh pemerintahan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra menyalah gunakan mayoritasnya di DPR setelah membuat perubahan terhadap RUU itu pada menit-menit terakhir yang sebelumnya ditujukan bagi demonstran tingkat bawah pada konflik politik Thailand dalam beberapa tahun terakhir ini.
Perubahan tersebut memperluas amnesti sehingga mencakup dari tahun 2004 sampai sekarang dan termasuk kasus-kasus korupsi. RUU baru tersebut dipandang menguntungkan bekas pemimpin Thaksin Shinawatra, kakak laki-laki Perdana Menteri agar bisa kembali ke Thailand dan menghindari tuduhan korupsi. Thaksin hidup dalam pengasingan sejak 2008 untuk menghindari hukuman dua tahun penjara karena korupsi.
Anggota pemerintah lainnya, termasuk perdana menteri Yingluck Shinawatra juga akan terlindungi dari penyelidikan korupsi hingga kebijakan ekonomi kerakyatan sejak berkuasa tahun 2011.
Para pengusaha dan kelompok masyarakat madani menentang RUU itu dengan alasan meremehkan aturan hukum.
Tapi upaya-upaya untuk meneruskan demonstrasi dengan himbauan pemogokan selama tiga haru serta tindakan pembangkangan sipil gagal mendapat dukungan.
Tokoh demonstrasi dan wakil ketua Partai Demokrat yang beroposisi, Suthep Thaugsuban mengatakan ia berencana menghimbau peningkatan demonstrasi akhir minggu ini.
Perdana Menteri Yingluck dan beberapa pemimpin bisnis menyerukan diakhirinya demonstrasi itu karena khawatir akan kerugian ekonomi. Para investor asing juga telah menarik saham dan surat-surat berharga di Thailand.
