Pihak berwenang Kenya mencabut skors atas dua stasiun TV independen yang diberlakukan Selasa lalu untuk mencegah liputan langsung pelantikan pemimpin oposisi Raila Odinga.
Stasiun TV ketiga masih belum beroperasi Senin malam. Belum ada reaksi segera dari pihak berwenang ataupun pihak TV.
Di ibu kota Kenya, kelompok-kelompok masyarakat madani hari Senin (5/2) berpawai untuk memprotes pemblokiran media itu. Demonstrasi, yang dijuluki “Tidak di negaraku,” diikuti ratusan pengunjukrasa ke jalan-jalan di Nairobi. Mereka berpawai menentang apa yang mereka katakan “pemerintah yang jadi penjahat.”
Seorang pakar hukum di negara itu Njonjo Mue membantu mengorganisir protes-protes itu.
”Kami telah menyaksikan berbagai pelanggaran HAM, dan kebebasan informasi, selain isu-isu lain yang melanda rakyat Kenya, terutama ekonomi yang terpuruk, pengangguran di kalangan pemuda, dan sebagainya. Pemerintah bukannya memimpin, menyatukan rakyat untuk membahas cara-cara keluar dari masalah itu, mereka justru semakin otokratik,” katanya.
Pemerintah menghentikan siaran tiga stasiun televisi independen terbesar di negara itu Selasa lalu untuk mencegah peliputan langsung upacara pelantikan pemimpin oposisi Raila Odinga. Menteri dalam negeri menyebut acara peliputan itu sebagai “pengkhianatan” dan menuduh oposisi dan media yang berpihak berupaya menggulingkan pemerintahan dan memicu kerusuhan mematikan.
Otorita Komunikasi menolak perintah pengadilan hari Kamis untuk mencabut pemblokiran media itu. Selain pemblokiran media, tiga anggota oposisi telah ditangkap.
Salah seorang politisi yang ditahan, Miguna Miguna, dijadwalkan untuk disidang hari Senin, tapi tidak hadir, sehingga memicu keprihatinan.
Para pengunjuk rasa berpawai hari Senin, melewati sebuah monumen batu bernama Sudut Kebebasan, tugu peringatan bagi orang-orang yang mengalami penindasan pada era kolonial.
Seorang demonstran George Kegoro adalah direktur eksekutif Komisi HAM Nasional Kenya.
”Kami di sini untuk memperingatkan pemerintah bahwa monumen ini menunjukkan rakyat Kenya selalu berdiri melawan penindasan dan kediktatoran,” ujarnya.
Beberapa jam setelah Odinga mengucapkan ikrar sebagai “presiden rakyat,” pemerintah menyatakan Gerakan Perlawanan Nasional (NRM) yang dipimpinnya sebagai organisasi kriminal. NRM dibentuk tahun lalu untuk menolak hasil-hasil pilpres putaran kedua pada bulan Oktober, yang diboikot Odinga.
Mahkamah Agung mengesahkan kemenangan presiden petahana Uhuru Kenyatta. Odinga berkeras dia telah memenangkan pilpres putaran pertama bulan Agustus. Beberapa bulan setelah pemilu yang paling diperebutkan dalam sejarah Kenya, negara itu masih terpecah belah. [vm/ii]
