TAIPEI, TAIWAN —
Keputusan untuk mundur itu diambil setelah Ketua parlemen Taiwan hari Minggu (6/4) menjanjikan untuk menunda perjanjian perdagangan yang disengketakan dengan China hingga UU pengawasan diloloskan.
Mahasiswa dan simpatisan mereka hari Kamis (10/4) bersiap-siap meninggalkan podium dan ruang majelis parlemen di pusat kota Taipei.
Para demonstran melumpuhkan parlemen selama 24 jam sejak tanggal 18 Maret untuk menuntut pemerintah Taiwan membatalkan perjanjian meliberalisasi perdagangan jasa dengan China, musuh lama tetapi mitra ekonomi penting Taiwan.
Para demonstran mengosongkan gedung Parlemen hari Kamis agar anggota parlemen dapat melaksanakan tugas mereka. Hsu An – demonstran yang berusia 21 tahun dan baru saja menyelesaikan dinas wajib militer – menduduki pintu gerbang utara parlemen.
Hsu An mengatakan waktu yang dipilih mahasiswa untuk mengosongkan gedung parlemen itu sungguh tepat. Mereka, katanya, tidak bisa bertahan di sana sebab banyak hal yang harus digarap lembaga legislatif itu sehingga untuk terus mendudukinya tidak beralasan., Meskipun begitu, kata Hsu An jika timbul lagi kesempatan dan ia diperintahkan oleh pemimpin aksi protes, maka ia akan kembali berdemonstrasi.
Gerakan Hsu An menuntut agar parlemen membatalkan ratifikasi perjanjian perdagangan dengan China. Pendudukan itu kemudian meningkat dengan penerobosan kantor kabinet serta demonstrasi jalanan yang diikuti 300 ribu orang. Waktu itu demonstran meminta Presiden Ma Ying-Jeou membatalkan perjanjian tadi dan digarap perjanjian beru dengan cara yang lebih transparan. Perjanjian tadi ditandatangani kedua pihak bulan Juni 2013.
China mengklaim kedaulatan atas Taiwan yang berpemerintahan sendiri dan mengancam untuk mengerahkan kekuatan militer untuk menyatukan Taiwan dengan China daratan. Beberapa orang di Taiwan khawatir China akan menggunakan perjanjian perdagangan ini untuk membujuk Taiwan menuju reunifikasi.
Sejak Presiden Ma berkuasa tahun 2008, pemerintahnya telah menandatangani 20 perjanjian dengan China untuk menggalakkan ekonomi Taiwan. Beberapa pejabat mengatakan perjanjian tentang perdagangan jasa akan menaikkan sektor layanan di Taiwan – termasuk layanan kesehatan dan bank.
Para demonstran memutuskan untuk mengakhiri pendudukan itu setelah Ketua DPR Wang Jin-Pyng terlebih dahulu berjanji untuk meloloskan UU yang mengijinkan pengawasan lebih luas atas perjanjian dengan China. Ia juga berjanji untuk mengadakan diskusi legislatif secara terbuka tentang perjanjian perdagangan dengan China.
Para demonstran yang mengenakan kaos berwarna hitam – simbol buruknya transparansi – meninggalkan parlemen hari Kamis sambil membawa bunga matahari yang melambangkan bahwa secara politik mereka tetap aktif. Beberapa demonstran mungkin akan menyampaikan orasi publik atau melangsungkan forum-forum untuk menentang hubungan perdagangan dengan China, sementara lainnya mmenyiapkan rencana untuk melakukan demonstrasi jalanan besar-besaran .
Mahasiswa dan simpatisan mereka hari Kamis (10/4) bersiap-siap meninggalkan podium dan ruang majelis parlemen di pusat kota Taipei.
Para demonstran melumpuhkan parlemen selama 24 jam sejak tanggal 18 Maret untuk menuntut pemerintah Taiwan membatalkan perjanjian meliberalisasi perdagangan jasa dengan China, musuh lama tetapi mitra ekonomi penting Taiwan.
Para demonstran mengosongkan gedung Parlemen hari Kamis agar anggota parlemen dapat melaksanakan tugas mereka. Hsu An – demonstran yang berusia 21 tahun dan baru saja menyelesaikan dinas wajib militer – menduduki pintu gerbang utara parlemen.
Hsu An mengatakan waktu yang dipilih mahasiswa untuk mengosongkan gedung parlemen itu sungguh tepat. Mereka, katanya, tidak bisa bertahan di sana sebab banyak hal yang harus digarap lembaga legislatif itu sehingga untuk terus mendudukinya tidak beralasan., Meskipun begitu, kata Hsu An jika timbul lagi kesempatan dan ia diperintahkan oleh pemimpin aksi protes, maka ia akan kembali berdemonstrasi.
Gerakan Hsu An menuntut agar parlemen membatalkan ratifikasi perjanjian perdagangan dengan China. Pendudukan itu kemudian meningkat dengan penerobosan kantor kabinet serta demonstrasi jalanan yang diikuti 300 ribu orang. Waktu itu demonstran meminta Presiden Ma Ying-Jeou membatalkan perjanjian tadi dan digarap perjanjian beru dengan cara yang lebih transparan. Perjanjian tadi ditandatangani kedua pihak bulan Juni 2013.
China mengklaim kedaulatan atas Taiwan yang berpemerintahan sendiri dan mengancam untuk mengerahkan kekuatan militer untuk menyatukan Taiwan dengan China daratan. Beberapa orang di Taiwan khawatir China akan menggunakan perjanjian perdagangan ini untuk membujuk Taiwan menuju reunifikasi.
Sejak Presiden Ma berkuasa tahun 2008, pemerintahnya telah menandatangani 20 perjanjian dengan China untuk menggalakkan ekonomi Taiwan. Beberapa pejabat mengatakan perjanjian tentang perdagangan jasa akan menaikkan sektor layanan di Taiwan – termasuk layanan kesehatan dan bank.
Para demonstran memutuskan untuk mengakhiri pendudukan itu setelah Ketua DPR Wang Jin-Pyng terlebih dahulu berjanji untuk meloloskan UU yang mengijinkan pengawasan lebih luas atas perjanjian dengan China. Ia juga berjanji untuk mengadakan diskusi legislatif secara terbuka tentang perjanjian perdagangan dengan China.
Para demonstran yang mengenakan kaos berwarna hitam – simbol buruknya transparansi – meninggalkan parlemen hari Kamis sambil membawa bunga matahari yang melambangkan bahwa secara politik mereka tetap aktif. Beberapa demonstran mungkin akan menyampaikan orasi publik atau melangsungkan forum-forum untuk menentang hubungan perdagangan dengan China, sementara lainnya mmenyiapkan rencana untuk melakukan demonstrasi jalanan besar-besaran .
