Indonesia kembali akan menyelenggarakan Bali Democracy Forum (BDF) di Bali Nusa Dua Convention Center pada tanggal 10 hingga 11 Desember 2015. Seratus dua puluh tujuh negara diundang dalam acara tersebut, 53 di antaranya merupakan negara peserta (negara yang berada di kawasan Asia Pasifik), sementara lainnya menjadi negara peninjau.
Hingga laporan ini disampaikan baru 41 negara yang menyatakan siap hadir. Selain itu tujuh organisasi internasional juga akan hadir sebagai peninjau dalam acara yang akan dibuka oleh Menteri Luar Negeri Retno Masudi.
Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu, Esti Andayani dalam jumpa pers hari Senin (30/11) menjelaskan ada tiga tema yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut yaitu pembangunan demokrasi dan pemerintahan yang baik, tantangan dalam demokrasi, serta prospek untuk membangun demokrasi dan pemerintah yang efektif.
Isu pembangunan demokrasi dan pemerintahan yang baik menurutnya penting dibahas oleh semua negara, bukan hanya Indonesia. BDF kedelapan ini berbeda dengan sebelumnya karena kali ini negara-negara peserta dapat berbicara tentang demokrasi. Ditambahkannya Bali Democracy Forum merefleksikan nilai-nilai universal dan nilai-nilai lokal serta menjunjuk plurarisme dan inklusif.
Menurut Esti, tidak sedikit negara yang meminta pelatihan kepada Indonesia mengenai demokrasi, termasuk tata cara pemilihan umum dan seluk beluk Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Bagaimana membangun demokrasi dan membangun efektif public governor jadi ada yang menyatakan sangat demokrasi tapi public governor-nya rendah, begitu juga sebaliknya. Kita belajar bagaimana itu menjadi seimbang,” ujar Esti.
Direktur Monitoring, Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Ronald Rofiandri mengungkapkan sebenarnya demokrasi di Indonesia tidak bisa dijadikan model sepenuhnya bagi negara lain. Menurutnya, ini karena di Indonesia sendiri masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk memperkuat demokrasi.
Ia menambahkan, tak jarang pemerintah justru mengeluarkan kebijakan atau bahkan undang-undang yang menghambat demokrasi seperti Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan, UU Keamanan Nasional dan UU Badan Intelijen Negara. Hal ini diperburuk karena minimnya partisipasi publik dalam proses legislasi.
Laporan Freedom House tahun 2014 menyatakan peringkat kebebasan Indonesia mengalami penurunan dari status bebas menjadi status bebas sebagian. Salah satu penyebab turunnya status itu adalah karena penerapan hukum yang membatasi kegiatan lembaga swadaya masyarakat, meningkatnya pengawasan birokrasi terhadap lembaga tersebut, dan diharuskannya mereka mendukung ideologi nasional Pancasila.
“Jadi dari ukuran-ukurang yang saya sampaikan tidak bisa seluruh praktek berdemokrasi di Indonesia bisa dijadikan role model atau patokan karena kita masih punya pekerjaan rumah, persoalan yang perlu dikerjakan juga,” ungkap Ronald.
Acara Bali Democracy Forum diprakarsai Indonesia sejak tahun 2008. Ketika itu Indonesia menyadari bahwa masih banyak negara di Asia Pasifik atau di sejumlah negara ASEAN sendiri yang demokrasinya belum telaksana dengan baik.
Bali Democracy Forum merupakan forum tahunan antar pemerintah yang inklusif dan terbuka pada perkembangan demokrasi di kawasan Asia Pasifik, mempromosikan dan mendorong kerjasama regional dan internasional dalam bidang perdamaian dan demokrasi melalui dialog, berbagai pengalaman dan praktik mengenai demokrasi yang berdasarkan pada prinsip kesetaraan, saling menghormati dan pengertian. [fw/em]
