Meski polisi tidak mengeluarkan izin, gerakan “2019GantiPresiden” tetap berencana melakukan deklarasi di Surabaya, Minggu (26/8/2018) pagi. Massa aksi pendukung gerakan itu sempat melakukan aksi di sekitar Tugu Pahlawan, namun dibubarkan oleh kelompok masa yang kontra. Aksi kemudian berlanjut di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, namun juga mendapat desakan untuk membubarkan diri dari masa yang kontra. Polisi akhirnya mendesak mereka bubar, dan tidak melanjutkan rencana deklarasi.
Orator gerakan “2019GantiPresiden” Marwan Batubara mengatakan kegiatan yang dilakukan adalah menyuarakan pendapat di muka umum yang dilindungi oleh undang-undang, dan tidak bermaksud mengajak orang lain menurunkan Presiden. Marwan mengaku kecewa dengan pelarangan mengemukakan pendapat di muka umum, yang dilakukan polisi dan sejumlah kelompok masyarakat.
"Saya punya hak asasi yang sangat mendasar, yang dijamin oleh konstitusi untuk bicara. Anda melarang saya bicara atas nama siapa, apa yang anda gunakan sebagai dasar, ini hak saya untuk bicara. Saya bukan bicara soal menurunkan Presiden, ini hak saya untuk bicara, anda bicara meninta saya untuk diam atas dasar apa, siapa yang memerintahkan. Siapa yang memerintahkan itu adalah orang yang anti Pancasila, anti konstitusi," ujar Marwan.
Dibatasi oleh aparat kepolisian dan berjarak tidak sampai 100 meter, massa aksi yang berasal dari berbagai elemen, seperti Ansor dan Banser, Pemuda Pancasila, Bonek, serta Koalisi Elemen Bela NKRI, juga berorasi dan mendesak polisi agar segera membubarkan aksi yang dinilai ingin membuat Surabaya tidak aman dan damai. Mereka mengancam akan membubarkan paksa aksi yang menutup seluruh ruas jalan Indrapura di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur itu, jika polisi tidak bertindak membubarkan deklarasi 2019 Ganti Presiden.
Bambang, warga Tambaksari, Surabaya menyatakan, bahwa aksi 2019 Ganti Presiden mengarah ke makar dan ingin mengganggu kedamaian warga Kota Surabaya.
"Ini agendanya kan di luar jadwal kampanye, mereka kan sama dengan kampanye, karena mereka itu kan menginginkan ganti Presiden itu satu makar, karena presiden kita ini sudah (sesuai) konstitusi, disahkan oleh rakyat Indonesia, kok mau diganti pada saat, waktu yang belum waktunya. Waktunya 2019, nah ini tahun 2018 kok mau ganti, itu kan sama dengan makar. Dan yang kedua, kalau mereka akan melakukan kampanye kan ini di luar jadwal KPU. Nah kalau KPU sendiri kan nanti akan menjadwalkan kapan kampanyenya siapa pun. Kita tidak peduli presidennya siapa saja, monggo (silahkan), tapi saya minta tolong dengan sangat, ini kota saya, saya lahir dan besar di sini, saya akan pertahankan keamanan, ketentraman kota saya sampai titik darah terakhir," tambahnya.
Senada dengan Bambang, warga Surabaya Faqih juga menyayangkan aksi “2019GantiPresiden” yang dirasa mengganggu ketenangan dan ketenteraman Kota Surabaya. Peserta aksi Ganti Presiden, disebut Faqih, banyak yang berasal dari luar Surabaya.
Ia mengatakan, "Harapan kita itu masyarakat Surabaya kondusif, karena satu sisi kalau kita melihat situasi ganti Presiden ini, rata-rata bukan masyarakat Surabaya, yang tadi kita pegang itu ada yang dari Kediri, ada yang dari Pasuruan, Sidoarjo. Nah, yang anehnya kok bukan masyarakat Surabaya, sehingga akhirnya apa, spontanitas teman-teman itu turun ke jalan mengamankan Kota Surabaya, biar kotanya itu damai, aman, sejahtera, bekerja ya juga enak."
Soleh, warga Simo dari elemen Bonek Surabaya, juga menolak gerakan-gerakan terselubung yang mengatasnamakan demokrasi, namun ingin memecah belah masyarakat. Ketenangan Kota Surabaya, kata Soleh, akan tetep dijaga terlebih pasca peristiwa teror bom Mei lalu.
"Ya kalau harapan saya sih nunggu Pemilu nanti 2019, kan rakyat yang punya hak untuk mencoblos, bukan ganti Presiden, ini kan sudah terselubung ini namanya. Ya semua orang itu meski pun tidak hanya di Surabaya, di mana pun ingin tenang, apalagi ini peristiwa bom-boman sudah tenang, sekarang didatangi gini lagi," kata Simo.
Selain itu, berbagai elemen masyarakat Surabaya juga melakukan aksi dan penghadangan di depan Hotel Majapahit, di Jalan Tunjungan, Surabaya, karena tempat itu merupakan lokasi menginap salah seorang motor gerakan "2019GantiPresiden" yaitu Ahmad Dani. Ahmad Dani batal hadir dalam aksi dan deklarasi di Tugu Pahlawan dan di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur, karena dihadang massa aksi yang menolak kehadirannya yang dianggap akan mengganggu kedamaian di Surabaya. [pr/em]
