Pemerintah secara resmi membuka pendaftaran program Kartu Prakerja tahun 2021, Selasa (23/2). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menilai, ada banyak keberhasilan dicapai tahun lalu.
Secara total, anggaran Kartu Prakerja tahun ini baru dipastikan separuh dari tahun lalu, atau Rp 10 triliun.
“Gelombang ke-12 akan dibuka. Target pesertanya adalah 2,7 juta orang, dan ini diharapkan bisa selesai dalam bulan Maret mendatang dengan anggaran sebesar 10 triliun rupiah,” kata Airlangga dalam sesi keterangan pada Selasa.
Airlangga merinci, tahun lalu Kartu Prakerja sudah tersalur kepada 5,5 juta penerima dalam 11 gelombang pendaftaran. Peserta terdistribusi secara merata dan proporsional dari 514 kabupaten dan kota di 34 provinsi di Indonesia. Tiga provinsi dengan penerima Kartu Prakerja terbanyak adalah Jawa Barat, Jawa Timur dan DKI Jakarta.
Pemerintah mengklaim, selain mampu memberikan keterampilan dan meningkatkan kompetensi, Kartu Prakerja juga terbukti berperan sebagai instrumen perlindungan sosial. Dana yang diberikan melindungi daya beli penerimanya selama pandemi. Airlangga mengutip survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, yang menunjukkan 88,9 persen penerima Kartu Prakerja menyatakan keterampilan kerjanya meningkat. Sedangkan 81,2 persen pemegang kartu menyatakan, insentif yang diterima dipakai untuk kebutuhan sehari-hari.
Survei evaluasi, lanjut Airlangga, mencatat 35 persen penerima yang sebelumnya menganggur, mengaku telah bekerja atau berwirausaha. Kemudian 70 persen dari dana yang diterima telah digunakan untuk modal usaha. Program ini juga inklusif, karena lima persen penerimanya kelompok difabel, sembilan persen berpendidikan SD ke bawah, dua persen mantan pekerja migran, dua persen berasal dari kabupaten tertinggal, dan 45 persen adalah perempuan. Ada 154 lembaga pelatihan tergabung dan 1.701 program pelatihan ditawarkan.
“Pada tahun 2021 semester pertama, dengan metode semi bansos, besaran pelatihan sebesar Rp1 juta, insentif pasca pelatihan Rp600 ribu setiap bulan selama empat bulan, total insentif Rp2,4 juta. Insentif Rp50 ribu setiap survei, dan dilakukan tiga kali, total insentif survei sebesar Rp150 ribu,” papar Airlangga.
Anggaran Kartu Prakerja menjadi bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memang menaikkan anggaran PEN tahun ini menjadi Rp699,43 triliun atau sekitar Rp4 triliun lebih tinggi dari angka tahun lalu. Namun, kenaikan itu terkonsentrasi pada kebutuhan di bidang kesehatan, seperti dipaparkan Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kita, Selasa (23/2).
“Kalau kita lihat tahun 2021, desain dari PEN agak mengalami modifikasi. Kesehatan melonjak tinggi karena, tim kesehatan pusat dan daerah dan antar kementerian sudah mulai memiliki program, baik 3T dan vaksinasi. 3T dan vaksinasi ini membutuhkan biaya yang luar biasa besar di tahun 2021,” ujar Sri Mulyani.
Karena lonjakan ini, angka di bidang kesehatan yang ditetapkan tahun lalu sebesar Rp63,5 triliun, tahun ini mencapai Rp176,3 triliun.
Pemerintah telah menetapkan anggaran perlindungan sosial Rp157,4 triliun, turun dibanding tahun lalu Rp220,39 triliun. Penurunan anggaran perlindungan sosial inilah yang berdampak pada penetapan anggaran Kartu Prakerja, yang sampai saat ini baru dipastikan Rp10 triliun. Selain Kartu Prakerja, yang termasuk dalam pos anggaran perlindungan sosial adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Bansos Tunai, Diskon Listrik, BLT Dana Desa, dan Iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Namun, Sri Mulyani menjamin, perlindungan sosial tetap pertahankan, terutama bagi 40 persen masyarakat di kelompok ekonomi paling bawah.
“Terlihat bahwa kita menggeser desain PEN-nya karena memang tantangannya dan fokus untuk pemulihan menggambarkan pergeseran itu. Tanpa mengurangi proteksi kita terhadap masyarakat,” tambah Sri Mulyani.
Dukungan terhadap UMKM juga terus dilakukan. Jika pertumbuhan ekonomi sudah mulai akseleratif, kata Sri Mulyani, maka dengan sendirinya akan tercipta kesempatan kerja baru.
APBN, kata Menkeu, masih dinilai sebagai penggerak utama motor perekonomian Indonesia. Karena itulah, anggaran PEN tahun ini naik cukup signifikan, mendekati 21 persen dari total APBN.
“Institusi pusat dan daerah, semuanya sangat berharap dari APBN. Sebagai motor penggerak ekonomi, terutama di kuartal pertama. Kita berharap nanti di kuartal kedua, dengan pertumbuhan ekonomi yang makin menguat, maka beban terhadap APBN bisa mulai dibagi kepada sektor-sektor yang mulai pulih, dan daerah-daerah juga mulai pulih dari COVID,” tambah Sri Mulyani.
Pemerintah telah berkonsentrasi dalam program bantuan sosial untuk mencegah pemburukkan kondisi ekonomi masyarakat. Apabila pemerintah tidak melakukan peningkatan Bansos, kata Sri Mulyani, menurut estimasi Bank Dunia tingkat kemiskinan di Indonesia akan melonjak di 11,8 persen. BPS sendiri telah mengeluarkan data, tingkat kemiskinan Indonesia naik di angka 10,2 persen dari 9,4 persen sebelumnya.
“Ini kenaikan, memang karena suka atau tidak suka, COVID menjadi pukulan yang luar biasa dan sangat telak kepada perekonomian seluruh dunia,” tambah Menkeu. [ns/ab]
