China memperingatkan Taiwan bahwa UU baru yang saat ini sedang dikaji parlemen Taiwan bisa merusak kemampuan kedua pihak untuk melangsungkan negosiasi dan hubungan lebih lanjut.
RUU baru itu akan memungkinkan pengawasan pemerintah yang lebih besar atas kesepakatan-kesepakatan yang dibuat dengan Beijing. Partai Progresif Demokrat (DPP), yang meraih mayoritas kursi di parlemen menyusul kemenangan pemilu Januari lalu, mengusulkan agar RUU dipertimbangkan sebelum pakta perdagangan dengan China yang kontroversial -- dan telah lama mengalami kebuntuan -- untuk disetujui.
China telah mengabaikan keprihatinan yang ada di Taiwan dan berulangkali menyerukan agar Taiwan segera menyetujui Kesepakatan Perdagangan dan Layanan Lintas Selat tahun 2013, yang diperkirakan akan membuka peluang investasi di kedua belah pihak, termasuk industri perbankan, layanan kesehatan, dan pariwisata.
Pada tahun 2014, ketika Partai Nasionalis (KMT) yang berkuasa berusaha untuk memaksakan agar RUU itu lolos parlemen, Taiwan menyaksikan melimpahnya sentimen anti-China yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ratusan mahasiswa menduduki parlemen dalam aksi protes yang dikenal sebagai Gerakan Bunga Matahari. Ratusan ribu orang turun ke jalan-jalan dan melangsungkan aksi protes di luar Kantor Kepresidenan.
Peringatan Beijing ini merupakan yang terbaru setelah kemenangan DPP di pemilu. Beberapa anggota Gerakan Bunga Matahari terpilih sebagai anggota parlemen ketika Taiwan melangsungkan pemilu Januari lalu.
Para analis mengatakan, meningkatnya aktivitas pemuda dalam politik seiring munculnya gerakan itu memainkan peran penting dalam kemenangan Tsai Ing-wen atas KMT untuk menjadi presiden perempuan pertama Taiwan. [ab/as]
