China pada Kamis (15/2) meminta perusahaan-perusahaan untuk tidak “dibutakan oleh kebohongan” terkait catatan hak asasi manusia negara itu di Xinjiang, setelah produsen mobil Jerman, Volkswagen menyatakan bahwa mereka sedang mendiskusikan masa depan operasional mereka di kawasan yang bermasalah itu.
Dalam sebuah pernyataan yang dikirimkan ke kantor berita AFP, Kementerian Luar Negeri China mengatakan bahwa tuduhan terkait pelanggaran HAM di kawasan itu “sepenuhnya kebohongan yang diciptakan… dengan tujuan untuk merusak stabilitas Xinjiang”.
Pemerintah China meminta dunia usaha untuk “menghormati kenyataan, membedakan yang benar dan yang salah, dan tidak dibutakan oleh kebohongan”.
Pengkampanye HAM selama bertahun-tahun telah menuduh Beijing melakukan penindasan yang brutal terhadap Uighur dan minoritas muslim lain di Xinjiang, termasuk melalui kerja paksa dan kamp penahanan.
Beijing menolak semua tuduhan pelanggaran itu dan meyakini bahwa tindakan mereka di Xinjiang telah mendukung upaya melawan ekstrimisme dan meningkatkan pembangunan.
Harian keuangan Jerman, Handelsblatt, melaporkan pekan ini bahwa kerja paksa mungkin telah diterapkan untuk membangun lintasan uji coba bagi VW di Turpan, Xinjiang, pada 2019.
VW mengatakan pada Rabu, bahwa mereka tidak melihat adanya bukti dari pelanggaran HAM dalam hubungannya dengan proyek tersebut. Namun, berjanji untuk melakukan penyelidikan terkait informasi baru apapun yang dapat memperjelas persoalan ini.
Dalam sebuah tanda yang jelas terkait tekanan yang berkembang kepada kelompok usaha tersebut soal kehadiran mereka di kawasan itu, VW menambahkan bahwa mereka tengah berada dalam pembicaraan dengan rekan usaha dari China, yaitu SAIC, “terkait arah masa depan dari aktivitas bisnisnya di Xinjiang.”
“Berbagai skenario saat ini sedang didiskusikan secara intensif,” kata VW dalam sebuah pernyataan.
Beijing pada Kamis menyatakan bahwa “hak asasi manusia dari warga semua kelompok suku di Xinjiang dilindungi hingga tingkat maksimal.”
Klaim terkait pelanggaran HAM di kawasan barat laut itu, tambah pemerintah China, bertujuan untuk “mendiskreditkan dan menekan China”. [ns/lt]
Forum