Tautan-tautan Akses

China Berupaya Membungkam Kritik di Jepang 


Para pejalan kaki melewati sebuah toko kelontong China yang populer di kalangan warga China yang tinggal di Tokyo, Jepang, pada 4 September 2024.(Foto: AP/Eugene Hoshiko)
Para pejalan kaki melewati sebuah toko kelontong China yang populer di kalangan warga China yang tinggal di Tokyo, Jepang, pada 4 September 2024.(Foto: AP/Eugene Hoshiko)

China menggunakan pelecehan dan intimidasi lintas negara untuk mencegah warga China yang tinggal di Jepang terlibat dalam sejumlah aksi protes dan kegiatan aktivisme, menurut laporan baru organisasi HAM Human Rights Watch (HRW).

Sebagian besar dari 25 warga China yang diwawancarai oleh HRW, termasuk etnis minoritas yang berasal dari Xinjiang, Tibet, dan Mongolia Pusat mengatakan, polisi China memperingatkan mereka, terkadang melalui kerabat mereka di China, agar tidak mengambil bagian dalam kegiatan atau protes damai yang mengecam Partai Komunis China, dan kekuasaannya atas China.

“Beberapa warga etnis Uyghur dari Xinjiang mengatakan bahwa pihak berwenang China menghubungi mereka melalui kerabat mereka di kampung halaman, dan polisi meminta mereka untuk menghentikan aktivitas anti-pemerintah China di Jepang atau menekan mereka untuk berbagi informasi tentang komunitas Uyghur di Jepang,” tulis laporan itu.

Para analis mengatakan meskipun pihak berwenang China tidak menggunakan kekerasan fisik untuk mengintimidasi warganya di Jepang, mereka masih dapat menghalangi mereka untuk melanjutkan kegiatan aktivisme di luar negeri.

“Strategi Beijing yang menarget komunitas diaspora China di Jepang sangatlah canggih, karena meskipun ancaman mereka relatif kecil – sehingga tidak banyak menarik perhatian pemerintah Jepang — namun masih cukup untuk menakut-nakuti anggota komunitas diaspora,” kata Teppei Kasai, petugas program Asia di Human Rights Watch, kepada VOA melalui telepon.

Beberapa pakar Jepang mengatakan, penindasan lintas negara yang dilakukan Beijing berdampak buruk pada komunitas diaspora China di Jepang.

“Semakin banyak warga China dan Hong Kong di Jepang membatasi keikutsertaan mereka pada acara-acara umum, terutama yang terkait dengan isu-isu sensitif, karena mereka khawatir akan menghadapi pembalasan dari pemerintah China,” kata Tomoko Ako, seorang guru besar kajian isu China di University of Tokyo.

Kementerian Luar Negeri China dan Kedutaan Besar China di Jepang tidak merespons permintaan komentar VOA mengenai isu ini.

Ketika merespons pertanyaan serupa pada Agustus lalu, Kedutaan Besar China di Washington mengatakan kepada VOA bahwa China “secara ketat mematuhi hukum internasional dan menghargai sepenuhnya kedaulatan penegakan hukum dari negara lain.”

HRW mengatakan pihak berwenang China seringkali mencoba mengintimidasi sejumlah aktivis di Jepang dengan menargetkan kerabat mereka yang masih berada di China.

Dalam satu kasus, seorang aktivis China di Jepang mengatakan kepada HRW bahwa polisi lokal di wilayah Mongolai Pusat menginterogasi kerabatnya, membatasi kebebasan mereka untuk bergerak dan mencegah mereka untuk mendapatkan paspor setelah ia ikut serta dalam aksi protes yang menentang kebijakan pemerintah China yang mengganti pembelajaran bahasa Mongolia dengan bahasa Mandari di sekolah-sekolah. [ps/ab/rs]

Forum

XS
SM
MD
LG