Presiden Joe Biden telah menandatangani undang-undang yang mencegah penutupan kegiatan pemerintahan menjelang liburan Natal dan Tahun Baru.
Langkah Biden pada Sabtu (21/12) mengakhiri gangguan selama berhari-hari di ibu kota negara tersebut setelah Kongres meloloskan rencana anggaran bipartisan tepat setelah tenggat dan menolak permintaan utama Presiden terpilih Donald Trump dalam kesepakatan tersebut.
Undang-undang tersebut memberikan pendanaan pemerintah pada tingkat yang sama saat ini hingga 14 Maret, dan mengalokasikan $100 miliar untuk bantuan bencana dan $10 miliar untuk bantuan kepada petani.
Pada Sabtu dini hari, Senat Amerika mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) pengeluaran sementara atau stopgap untuk mendanai pemerintah Amerika hingga Maret.
Kedua majelis di Kongres – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dikuasai Partai Republik dan Senat yang dikuasai Partai Demokrat – harus menyetujui langkah tersebut agar dapat disahkan dan menghindari penutupan pemerintah.
Biden pada Jumat (20/12) mengindikasikan bahwa dia mendukung RUU tersebut dan akan menandatanganinya menjadi undang-undang.
Undang-undang tersebut tidak akan menaikkan batas utang federal.
Pemungutan suara di Senat dengan hasil 85-11 terjadi setelah Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan RUU tersebut dengan suara 366-34 dengan satu anggota hadir. Seluruh 34 suara DPR yang menentang RUU tersebut diberikan oleh Partai Republik. Sebelumnya, DPR dua kali gagal mengesahkan RUU tersebut. Pemungutan suara di sana adalah 366-34, dengan satu anggota yang hadir.
“Kami gembira dengan hasil ini,” kata Ketua DPR Mike Johnson setelah pemungutan suara di DPR, seraya menambahkan bahwa ia telah berbicara dengan Trump, yang “tentu saja senang dengan hasil ini.”
“Ini adalah langkah penting untuk menjembatani kesenjangan, untuk menempatkan kita pada momen di mana kita dapat menentukan keputusan akhir mengenai belanja negara,” kata Johnson kepada wartawan setelah pemungutan suara.
Anggota DPR dari Partai Republik mencapai kesepakatan internal mengenai proposal baru pada Jumat pagi. Upaya terakhir untuk menghindari penutupan pemerintah terjadi setelah Partai Republik di Kongres pada Kamis (19/12) gagal meloloskan RUU anggaran yang didukung oleh Trump. RUU yang gagal disahkan itu akan menaikkan plafon utang, yang telah diminta Trump pada menit-menit terakhir.
RUU yang baru ini sama dengan rencana yang gagal pada Kamis, tetapi tanpa penangguhan plafon utang.
Meskipun DPR mengesahkan RUU tersebut, dana pemerintah secara teknis seharusnya habis pada Jumat tengah malam. Namun, sebagian besar dampak penutupan baru mulai terasa pada Senin (23/12).
Penutupan kegiatan pemerintahan AS yang terlama dalam sejarah berlangsung selama 34 hari, yaitu dari Desember 2018 hingga Januari 2019. Penutupan tersebut terjadi karena Presiden Trump saat itu menolak menandatangani RUU alokasi apa pun yang tidak mencakup beberapa miliar dolar untuk pembangunan tembok di sepanjang perbatasan AS dengan Meksiko. Taktik itu merusak peringkat persetujuannya. [ft/ah]
Beberapa informasi untuk laporan ini berasal dari Reuters dan The Associated Press.
