Catatan HAM Indonesia selama tahun 2019, dinilai merosot oleh organisasi pemantau HAM dunia, Human Rights Watch (HRW). Sembilan isu penegakan HAM di Indonesia dipaparkan dalam laporan yang dirilis pertengahan bulan Januari 2020, termasuk kebebasan beragama, LGBT, hak-hak perempuan dan anak perempuan sampai kebebasan pers di Papua.
Pemerintah enggan mengakui sepenuhnya laporan ini sebaliknya organisasi pemantau HAM di Indonesia menekankan kemunduran dan kegagalan upaya-upaya penegakan HAM yang sebelumnya dijanjikan pemerintah.
Sembilan isu HAM di Indonesia yang disorot HRW adalah Kebebasan Beragama, Kebebasan Berekspresi dan Berkumpul, Hak-hak perempuan dan anak perempuan, Papua, Orientasi Seksual dan Identitas Gender, Hak-hak difabel, Hak-hak Lingkungan, Hak-hak Masyarakat Adat, Sikap terhadap negara pelanggar HAM.
Dalam laporan mengenai Indonesia, HRW menyatakan “Retorika dukungan Presiden Joko “Jokowi” Widodo untuk hak asasi manusia belum mengarah pada inisiatif kebijakan yang berarti. Minoritas agama menghadapi pelecehan, intimidasi, dan kekerasan dari militan Sunni, pejabat pemerintah, dan pasukan keamanan.
Pemerintah Indonesia membatasi akses media asing ke Papua dengan dalih pemberontakan tingkat rendah. Pasukan keamanan Indonesia jarang diadili untuk pelanggaran berat, khususnya di Papua. Pemerintah telah gagal memenuhi mekanisme rekonsiliasi yang dijanjikan untuk pembantaian 1965-66. Pemerintah Indonesia mengalami serangan meluas terhadap minoritas seksual dan gender melalui retorika dan diskriminasi kebencian para pejabat”.
Mualimin Abdi, Direktur Jenderal HAM dari Kementerian Hukum dan HAM RI mengakui Indonesia mempunyai sejumlah kasus terkait kebebasan beragama, utamanya terkait masalah Ahmadiyah, dan pembangunan gereja yang terkatung-katung, namun menyangkal adanya peningkatan kasus selama tahun 2019.
“Kalau kebebasan beragama menurut pelacakan pemerintah dari Dirjen HAM tahun 2019 agak turun, tapi justru yang meningkat adalah intoleransi,” kata Mualimin.
Intoleransi dianggapnya marak sebagian karena ujaran-ujaran kebencian yang menyebar dan meluas cepat sejalan dengan kemajuan teknologi dan penggunaan media sosial, serta hoax. Mualimin juga mengatakan pemerintah melakukan upaya penjelasan bersama Lembaga Swadaya Masyarakat ke sekolah-sekolah dan kepada mahasiswa untuk mendukung toleransi beragama.
Terkait hak-hak LGBT Mualimin Abdi menganggap ada pemahaman yang keliru bahwa pemerintah mendiskriminasi kaum LGBT lewat RUU KUHP yang masih diperdebatkan dan rencananya disahkan akhir tahun ini.
“LGBT dari dulu sudah ada yang dilarang adalah tindak pidananya, saya didatangi juga oleh pihak LGBT contohnya begini kalau saya laki-laki peluk-pelukan, berciuman kemudian pesta seks boleh tidak? itu tindak pidana tapi kalau LGBT sendiri tidak ada di RUU KUHP,” kata Mualimin.
Kekerasan paling akhir yang dicatat HRW di Papua, pada bulan September menunjukkan 44 orang tewas di Wamena. Mualimin mengatakan pemerintah menghadapi kesulitan dalam penegakan keadilan karena gagal memverifikasi sebab kematian akibat penolakan masyarakat setempat terhadap otopsi guna menentukan apakah peluru yang digunakan berasal dari pihak kepolisian atau TNI.
Usman Hamid, Direktur Amnesty International untuk Indonesia, yang memantau pelaksanaan HAM di Indonesia mengatakan kemunduran mutu penegakan HAM ini di luar dugaan, sebab sebelumnya pada saat kampanye pemilihannya kembali Joko Widodo menggunakan strategi komitmen HAM.
“Bahkan penyelesaian pelanggaran berat yang dijanjikan juga tidak diselesaikan, yang mungkin digaris bawahi juga adalah kasus Papua karena komitmen sejak awal adalah membuka akses Papua bagi pemantau maupun jurnalis internasional tetapi dalam kenyataannya situasi Papua masih tertutup,” kata Usman Hamid.
Kegagalan Indonesia memenuhi komitmennya ini diperparah dengan bertambahnya tahan politik yang kini dikatakan Usman sudah mencapai angka fantastis.
Usman Hamid menyebut dua masalah HAM paling krusial bagi Indonesia adalah Kebebasan Beragama dan penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu, misalnya tragedi tahun 1965 dan kerusuhan rasial 1998.
“Karena di situ banyak sekali menciptakan kecurigaan, kebencian, prasangka-prasangka sosial dan ideologis, yang membenarkan pembedaan-pembedaan negatif sekarang ini berlaku atau membuat jahat orang lain yang sekarang ini tumbuh dan berkembang,” jelas Usman Hamid.
Untuk memperbaiki catatan HAM-nya, Usman Hamid mengatakan Indonesia perlu melakukan tiga hal; Penegakan Hukum, Mengubah cara berpikir para pejabat yang sangat kaku dalam berpikir sehingga menjadi landasan penangkapan warga yang dianggap mengancam, dan adanya masyarakat madani yang lebih aktif yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan yang tidak mewakili rakyat di dalam DPR dan pemerintah. Ini menurutnya penting karena rakyat perlu dilibatkan, terwakili dalam keputusan-keputusan penting yang dampaknya tinggi pada pelaksanaan HAM nanti. [my/jm]
