Perdana Menteri Australia mengatakan, Senin(1/2), bahwa Microsoft yakin dapat mengisi kekosongan jika Google melaksanakan ancamannya untuk menghapus mesin pencarinya dari Australia.
Seorang eksekutif Google mengatakan pada sidang Senat bulan lalu bahwa raksasa teknologi itu kemungkinan akan membuat mesin pencarinya tidak tersedia di Australia jika pemerintah setempat meneruskan rencananya untuk memberlakukan undang-undang yang akan membuat raksasa-raksasa teknologi membayar konten berita.
Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan ia telah berbicara dengan kepala eksekutif Microsoft Satya Nadella tentang mesin pencarinya, Bing, yang akan mengisi kekosongan itu.
“Saya katakan pada Anda, Microsoft cukup yakin bahwa keadaan orang Australia tidak akan lebih buruk (tanpa kehadiran mesin pencari Google, red),” kata Morrison kepada National Press Club of Australia. “Ini adalah perusahaan teknologi besar dan yang penting bagi Australia, menurut saya, adalah kami menetapkan aturan yang tepat bagi rakyat kami, '' kata Morrison.
“Memiliki iklim pemberitaan yang berkelanjutan dan didukung secara komersial adalah penting untuk mendukung berfungsinya demokrasi di negara ini, '' tambahnya.
Meskipun menjadi mesin pencari terpopuler kedua di Australia, Bing hanya memiliki pangsa pasar 3,6 persen, menurut layanan analisis web Statcounter. Google mengatakan perusahaan itu menguasai 95 persen pangsa pasar.
Menurut surat kabar The Australian, adalah Nadella yang berinisiatif memulai percakapan melalui Zoom dengan Morrison.
Sebuah pernyataan dari Microsoft mengonfirmasi bahwa pertemuan online itu telah berlangsung minggu lalu tetapi tidak merilis rincian percakapan tersebut. “Kami menyadari pentingnya sektor media yang dinamis dan jurnalisme kepentingan publik dalam demokrasi dan kami menyadari tantangan yang dihadapi sektor media selama bertahun-tahun melalui perubahan model bisnis dan preferensi konsumen, '' kata Microsoft.
“Sehubungan dengan kontroversi saat ini mengenai kode etik yang mengatur Google dan Facebook, Microsoft tidak terlibat langsung dan kami tidak ingin mengomentari proses yang sedang berlangsung yang melibatkan ACCC dan perusahaan-perusahaan itu, '' tambah pernyataan itu, merujuk pada kepada Komisi Persaingan dan Konsumen Australia, lembaga pengawas nasional yang merancang rancangan undang-undang tersebut.
Aturan wajib yang diusulkan pemerintah Australia bertujuan agar Google dan Facebook membayar perusahaan-perusahaan media Australia secara adil karena memanfaatkan konten berita mereka.
Tidak ada rencana untuk membuat mesin pencari berskala lebih kecil seperti Bing membayar karena menautkan pencariannya ke situs-situs berita Australia, tetapi pemerintah tidak mengesampingkan opsi itu.
Google telah menghadapi tekanan dari pihak berwenang di sejumlah negara lain untuk membayar berita. Bulan lalu, mereka menandatangani kesepakatan dengan sekelompok penerbit Perancis yang mengharuskan perusahaan itu melakukan pembayaran hak cipta digital.
Berdasarkan perjanjian tersebut, Google akan menegosiasikan kesepakatan-kesepakatan lisensi dengan masing-masing surat kabar secara terpisah, dan melakukan pembayaran berdasarkan faktor-faktor seperti jumlah lalu lintas situs internet yang diterbitkan harian dan bulanan.
Tetapi Google menolak rencana Australia karena menurutnya akan membuat raksasa teknologi itu memiliki sedikit kendali atas berapa yang harus dibayar. Di bawah sistem Australia, jika platform online dan bisnis berita tidak dapat menyetujui harga untuk berita, panel arbitrase akan membuat keputusan yang mengikat tentang pembayaran.
Morrison mengatakan ia ingin melihat lebih banyak keselarasan antara ekonomi-ekonomi dunia pada masalah-masalah kebijakan antimonopoli dan persaingan. [ab/uh]
