Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden yakin berbagai langkah diperlukan untuk menjaga privasi, meningkatkan inovasi, dan menangani masalah-masalah lain yang ditimbulkan oleh platform teknologi besar. Hal itu dikatakan oleh seorang pejabat Gedung Putih, Selasa (22/6).
Pejabat itu menambahkan bahwa niat itu menandakan dukungannya akan perlunya undang-undang tentang Big Tech (Teknologi Besar).
Biden merasa gembira dengan kerja bipartisan yang sedang berlangsung di Kongres untuk mengatasi masalah ini, kata pejabat itu, sehari sebelum Komite Kehakiman DPR AS memberikan suara pada paket rancangan undang-undang (RUU) antimonopoli. Beberapa di antaranya menarget kekuatan pasar perusahaan Big Tech (platform berbasis Internet).
Komite Kehakiman DPR akan memberikan suara Rabu (23/6) pada paket enam RUU antimonopoli, termasuk dua yang membahas masalah perusahaan raksasa, seperti Amazon dan Google, yang menciptakan platform untuk bisnis lain dan kemudian bersaing dengan bisnis yang sama.
RUU tersebut mendapat kecaman dari Kamar Dagang AS, kelompok bisnis AS terbesar, yang memperingatkan bahwa RUU demikian akan memiliki “konsekuensi berbahaya bagi Amerika.”
Gedung Putih berharap proposal bipartisan itu akan bergerak maju dalam proses legislatif dan berharap dapat bekerja sama dengan Kongres mengenai masalah ini.
Dalam perkembangan terpisah, Komisi Perdagangan Federal (FTC), yang ketua barunya mengkritik Amazon, telah memutuskan untuk meninjau rencana pembelian studio film AS, MGM, oleh perusahaan itu, kata sumber yang mengetahui masalah tersebut.
Lina Khan dilantik sebagai ketua FTC pada 15 Juni dalam apa yang secara luas dilihat sebagai kemenangan bagi kaum progresif yang mengupayakan penegakan antimonopoli dengan lebih keras. [lt/mg]
