Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada Kamis (29/3) menerima kunjungan Christine Schraner Burgener, utusan khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar, di kantornya di Jakarta. Kedua pejabat ini membahas perkembangan penyelesaian konflik di Negara Bagian Rakhine, termasuk pemulangan para pengungsi etnis muslim Rohingya.
Dalam jumpa pers di kantornya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir menjelaskan meski keduanya sudah beberapa kali bertemu, namun ini merupakan lawatan pertama Christine Schraner ke Indonesia. Sebelumnya, Retno dan Christine Schraner bertemu di New York, di sela sidang Majelis Umum PBB.
"(Kunjungan Christine Schraner) ini menunjukkan pengakuan PBB terhadap peran dan kontribusi Indonesia dalam konteks membantu penyelesaian masalah di Negara Bagian Rakhine. Pertemuan membahas berbagai perkembangan yang telah tercapai di Negara Bagian Rakhine, khususunya terkait repatriasi para pengungsi," kata Arrmanatha.
Arrmanatha menambahkan beberapa isu yang menjadi pembahasan dalam pertemuan Retno dan Christine Schraner termasuk kunjungan tim dari ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management (AHA Centre) ke Rakhine beberapa pekan lalu. Misi ini melakukan evaluasi awal terhadap situasi dan kondisi di Rakhine saat ini.
Retno dan Christine Schraner juga mendiskusikan beberapa upaya ke depan untuk pemulangan para pengungsi Rohingya dapat dilakukan secara sukarela, aman, dan bermartabat. Arrmanatha menekankan PBB sangat memuji peran yang dilakukan Indonesia dan ASEAN selama ini dalam membantu upaya penyelesaian konflik di Rakhine.
Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Padjajaran, Bandung Teuku Rezasyah menilai peranan Indonesia dalam menyelesikan kasus Rohingya sangat penting. PBB tambahnya melihat konsistensi Indonesia dalam turut menyelesaikan kasus itu.
PBB lanjutnya juga melihat Indonesia dapat menyampaikan aspirasi tanpa menyinggung rasa kedaulatan pemerintahan di Myanmar. Selain itu Indonesia telah menggunakan banyak jalur dalam menyampaikan aspirasi terkait Rohingya kepada Myanmar, bukan hanya kepada pemerintah tetapi juga kepada kekuatan—kekuatan politik didalam negeri Myanmar.
“Indonesia juga yang memberikan jasa baik dengan melibatkan organisasi-organisasi internasional yang bersikap simpatik atas kasus Rohingya tanpa mencederai kedaulatan pemerintah Myanmar. Ini yang dihargai sekali oleh PBB. Jadi cara pandang Indonesia ini beda dengan negara lain. Negara lain tujuannya selalu mengkritisi pemerintah Myanmar, selalu menyudutkan pemerintah Myanmar. Indonesia memiliki cara yang elegan yang merupakan teori baru dalam penyelesaian krisis internasiona,” ungkap Rezasyah
PBB siap memberikan bantuan dana kepada Pemerintah Bangladesh yang berencana memindahkan para pengungsi Rohingya ke pulau Bhashan Char pada bulan April, dengan maksud untuk mengurangi tekanan pada kamp-kamp pengungsi Cox’s Bazar, khususnya di Kutupalong, di perbatasan dengan Myanmar.
Lebih dari 740.000 pengungsi Muslim telah pindah ke daerah itu, setelah melarikan diri dari pertempuran antara militer Myanmar dan Pasukan Keselamatan Rohingya Arakan (ARSA). [fw/as]
