Pernyataan komite itu hari Senin (8/8) menyerukan pemerintah Burundi agar memberi “jaminan mendesak” bahwa pengacara atau aktivis tidak akan menghadapi pembalasan karena bekerjasama dengan komite itu.
Laporan itu mengatakan empat pengacara, Armel Niyongere, Lambert Nigarura, Dieudonne Bashirahishize dan Vital Nshimirimana berkontribusi pada laporan organisasi-organisasi non-pemerintah Burundi untuk komite PBB itu mengenai dugaan penyiksaan.
Kejaksaan Burundi kemudian meminta pemimpin Dewan Pengacara Bujumbura untuk mencabut izin para pengacara itu dengan sejumlah tuduhan pelanggaran termasuk terlibat dalam percobaan kudeta.
Pada hari yang sama komite PBB mengatakan pemerintah Burundi mengumumkan tidak akan berpartisipasi dalam dialog dengan para anggota komite di masa yang akan datang.
Komite itu akan merilis temuannya mengenai Burundi hari Jumat.
Burundi dilanda gejolak sejak Presiden Pierre Nkurunziza bulan April 2015 mengumumkan rencana untuk mencalonkan diri pada apa yang oleh banyak orang dianggap sebagai masa jabatan ketiga yang tidak konstitusional yang kemudian dimenangkannya. Sejak itu lebih dari 450 orang tewas dan 270 ribu melarikan diri ke negara-negara tetangga.
Bulan lalu, Dewan Keamanan PBB memerintahkan pengerahan 228 anggota pasukan polisi internasional ke Burundi untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia dan menjaga kestabilan dialog nasional Burundi. [my/al]
