Setelah melakukan Rapat Dewan Gubernur atau RDG Bank Indonesia mengenai penetapan BI Rate di Jakarta, Selasa (14/4), Deputi bidang Komunikasi BI, Tirta Segara menjelaskan BI rate tidak mengalami perubahan seperti sebelumnya yaitu 7,50 persen.
BI Rate ditetapkan pada minggu kedua setiap bulan.Ia mengatakan keputusan tersebut sejalan dengan upaya yang ditargetkan BI di antaranya inflasi tahun 2015 sekitar 4,5 persen.
“Keputusan tersebut sejalan dengan upaya untuk mencapai sasaran inflasi pada 2015 dan 2016 serta mengarahkan defisit transaksi berjalan ketingkat yang lebih sehat dalam kisaran 2,5 persen sampai dengan tiga persen terhadap PDB dalam jangka menengah," kata Tirta Segara.
"Bank Indonesia akan mewaspadai risiko ekternal dan domestik serta secara konsisten memperkuat bauran kebijakan moneter dan makroprudensial termasuk memperkuat langkah-langkah stabilisasi nilai tukar rupiah guna menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan, dan koordinasi dengan pemerintah juga terus diperkuat,” katanya.
Tirta Segara menambahkan BI juga mewaspadai dampak yang akan terjadi terhadap perekonomian Indonesia akibat gejolak perekonomian global.
“Pemulihan ekonomi global terus berlangsung secara lamban, sejalan dengan perbaikan ekonomi Amerika Serikat yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi global tidak sekuat perkiraan sebelumnya, perekonomian Jepang diperkirakan akan mengalami perbaikan secara moderat, sementara perekonomian China berada dalam tren melambat akibat investasi yang menurun,” imbuhnya.
Menurut Tirta Segara meski BI optimtis perekonomian nasional akan membaik tahun ini, pertumbuhan ekonomi tetap memiliki risiko.
“Ke depan, terdapat risiko bahwa pertumbuhan ekonomi pada 2015 mengarah kepada batas bawah kisaran 5,4 sampai 5,8 persen, pencapaian tingkat pertumbuhan tersebut akan dipengaruhi seberapa besar dan cepat realisasi berbagai proyek infrastuktur yang direcanakan pemerintah,” jelas Tirta Segara.
Kepada VOA di Jakarta, Selasa, pengamat dari lembaga kajian ekonomi Indef, Enny Sri Hartati berpendapat BI Rate belum diikuti oleh tingkat suku bunga bank-bank nasional dan swasta. Menurutnya suku bunga yang ditetapkan masih tinggi sehingga dikeluhkan masyarakat. Ia menilai BI dan pemerintah seharusnya meminta bank-bank menurunkan suku bunga.
Kebijakan yang diterapkan BI harus sinergi dengan program pemerintan karena menurutnya tanpa desain perencanaan besar, pemerintah sulit mencapai perbaikan ekonomi secara signifikan seperti dicita-citakan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Ekonomi itu adalah terjadi interkoneksi diantara berbagai macam variable, sifatnya tidak hanya nanti hasilnya jangka menengah panjang tetapi juga yang jangka pendek, kita butuh infrastuktur itu kan semua jangka menengah, sekarang apa kebijakan yang dalam jangka pendek, harus ada perpaduan, ini kan butuh suatu desain,” jelas Enny Sri Hartati.
