Kementerian Luar Negeri Thailand, Rabu (24/7), mengatakan bank sentral dan kantor anti-pencucian uang Thailand akan menyelidiki klaim bahwa bank-bank komersial Thailand memfasilitasi transaksi pembelian senjata oleh junta Myanmar.
Militer Myanmar menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi pada 2021 dan melancarkan penindakan keras berdarah yang menjerumuskan negara tersebut ke dalam kekacauan.
Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara lain telah menjatuhkan sanksi kepada anggota junta Myanmar dan entitas kerajaan bisnisnya yang luas.
Sebuah laporan bulan lalu oleh seorang pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan junta mengimpor senjata dan pasokan militer senilai hampir $130 juta dari pemasok yang terdaftar di Thailand hingga Maret 2024.
Menurut pelapor khusus Tom Andrews, lima bank komersial di Thailand berperan penting dalam memfasilitasi transfer dana tersebut, yang jumlahnya lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada Rabu, para pejabat pemerintah dan perbankan telah membahas “transaksi yang mungkin terkait dengan pembelian senjata dan pasokan militer dan pemerintah Myanmar,” kata juru bicara urusan luar negeri Thailand Nikorndej Balankura dalam sebuah pernyataan.
Bank of Thailand dan kantor anti pencucian uang “akan bersama-sama membentuk Satuan Tugas untuk menyelidiki transaksi ini,” katanya.
Dia tidak memberikan perincian mengenai jangka waktu penyelidikan
Kudeta tersebut, yang mengakhiri eksperimen demokrasi yang berumur pendek, menjerumuskan negara Asia Tenggara ke dalam kekacauan.
Lebih dari 5.400 orang telah terbunuh dan 27.000 orang ditangkap dalam tindakan keras junta sejak 2021, menurut kelompok pemantau lokal. [ft/es]
Forum