Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Indonesia menyampaikan catatan kejadian bencana di Indonesia sebagai antisipasi potensi bencana yang mungkin terjadi selama tahun 2025. Salah satu yang menjadi sorotan adalah gempa bumi. BMGK mencatat ada 14 segmen sumber gempa subduksi, 402 segmen sumber gempa sesar aktif, dan sejumlah sumber gempa yang belum teridentifikasi pasti.
Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengatakan ada kecenderungan peningkatan kejadian gempa di Indonesia setiap tahunnya, yang harus diwaspadai semua pihak. Rata-rata kejadian gempa dari tahun 1990 hingga tahun 2008 adalah sekitar 2.254 gempa per tahun. Jumlah ini meningkat menjadi 5.389 mulai tahun 2009 hingga 2017;, a 11.731 dalam rentang tahun 2018 hingga 2023; dan 29.869 pada 2024
“Aktivitas kegempaan yang termonitor oleh BMKG, ini juga mengalami lompatan. Berdasarkan data aktivitas gempa jangka panjang, tahun 1990 hingga 2024 ada kecenderungan pola, jumlah kejadian gempa di Indonesia terus meningkat setiap tahun,” sebutnya.
Dwikora menjelaskan, meningkatnya catatan gempa ini ada kaitannya dengan penambahan sensor yang dapat meningkatkan kemampuan deteksi. Penambahan sensor itu sendiri dilakukan untuk meningkatkan kemampuan antisipasi.
“Mulai tahun 2008, kami sudah membangun jaringan dan sistem untuk info dini gempa dan peringatan dini tsunami, saat itu sensor-sensornya dari sekitar 20 menjadi 100. Dan saat ini sudah mencapai 550 seismograf,” jelas Dwikora.
Kepala Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Muhammad Wafid, juga mengingatkan potensi bencana terkait geologi, yaitu erupsi gunung berapi. Wafid mengatakan pihaknya telah menyiapkan teknologi modern untuk menciptkan data terpadu yang bisa mendukung mitigasi bencana yang baik.
“Untuk erupsi gunung api, itu terkait dengan modernisasi peralatan sistem pemantauan gunung api, kemudian pengembangan pos gunung api ada 69 pos, kemudian juga peta geologi gunung api, peta kawasan rawan bencana gunung api, rekomendasi teknis mitigasi bencana gunung api,” kata Muhammad Wafid.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Indonesia juga memulai langkah-langkah awal untuk mencegah dan mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun 2025. Persiapan ini dilakukan setelah hasil pertemuan negara-negara ASEAN terkait kabut asap lintas batas yang berlangsung di Bangkok, Thailand, Desember lalu.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol Nurofiq, dalam keterangan pers usai rapat koordinasi di Jakarta Desember lalu, menyampaikan bahwa kesiapan untuk menangani potensi karhutla akan dimulai lebih awal tahun ini. “Kita akan siapkan lebih awal tahun ini dan kita akan meyakinkan pada seluruh masyarakat Indonesia bahwa kita akan siap untuk menyambut, menangani potensi terjadinya karhutla di Indonesia. Kita akan menekan seminimal mungkin potensi-potensi tersebut,” ujar Hanif.
KLHK memulai koordinasi lintas sektoral yang melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI/Polri, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, serta masyarakat yang tergabung dalam program Masyarakat Peduli Api dan Desa Tangguh Bencana. Koordinasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Pakar Geologi dari Universitas Gadjah Mada, Wahyu Wilopo, mengungkapkan Indonesia berada di peringkat kedua sebagai negara paling beresiko menghadapi bencana di dunia. World Risk Report (WRR) 2023 melaporkan Indonesia memiliki skor World Risk Index (WRI) sebesar 43,5 dari 100, terpaut sedikit dari negara tetangga yakni Filipina yang menempati urutan teratas dengan skor 46,86 dengan indeks risiko bencana Hal ini, kata Wahyu, karena Indonesia yang berada pada daerah rawan gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, dan tanah longsor.
“Banyak warga kita tinggal di wilayah yang rentan atau terancam bahaya bencana, baik itu gempa bumi, kemudian longsor, banjir, dan sebagainya. Kerentanan penduduk di daerah perkotaan, itu diperparah lagi oleh adanya kemiskinan dan kesenjangan sosial. Ini akan terus terang membatasi kemampuan masyarakat dalam berinvestasi untuk kesiapsiagaan dan ketahanan infrastruktur,” sebutnya.
Wahyu menegaskan pentingnya kampanye dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Selain menyiapkan rencana darurat dan kelengkapan menghadapi bencana, Wahyu mengatakan, masyarakat perlu mendapat informasi yang tepat dengan bahasa yang mudah dipahami, khususnya oleh kalangan menengah ke bawah dan kelompok disabilitas.
“Ini juga menjadi tantangan bagi kita semua, khususnya adalah bagaimana kita menyampaikan informasi kepada orang yang berkebutuhan khusus. Kemudian meneruskan pesan yang sesuai dengan budaya, tradisi dan kebutuhan setempat,” imbuhnya.
Lebih jauh Wahyu mengatakan, sejumlah negara maju telah memiliki sistem mitigasi bencana yang baik, dan Indonesia perlu mempelajarinya. Sistem mitigasi bencana di Amerika Serikat, ujarnya meliputi berbagai upaya untuk mengurangi risiko dan dampak bencana. Upaya-upaya tersebut dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi.
Beberapa kegiatan mitigasi bencana di Amerika Serikat, antara lain mengidentifikasi dan memantau risiko bencana, membuat rencana penanggulangan bencana secara partisipatif, mengembangkan budaya sadar bencana, membangun prasarana fisik untuk meminimalkan bencana, mengawasi pengelolaan lingkungan hidup dan tata ruang, memantau pengelolaan sumber daya alam, mengawasi penggunaan teknologi tinggi, menyebarkan informasi, melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pendidikan, dan memberikan peringatan dini
Tujuan utama mitigasi bencana adalah untuk mengurangi risiko dan dampak bencana, seperti korban jiwa, kerugian ekonomi, dan kerusakan lingkungan, jelas Wahyu. [pr/ab]
Forum